LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama
LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.
LEXmedia. Melindungi kesehatan saat bekerja merupakan hak dasar setiap buruh di Indonesia. Namun, banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Dapat Diklaim ke BPJS. Oleh karena itu, edukasi mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi sangat krusial. Selain itu, risiko gangguan kesehatan di tempat kerja sering kali
LEXmedia. Penerapan Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap korporasi di Indonesia. Pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menandai era baru perlindungan hak asasi manusia di tempat kerja. Oleh karena itu, perusahaan tidak lagi bisa bersikap
LEXmedia. Menghadapi pemutusan hubungan kerja tentu bukan hal mudah bagi siapa pun. Namun, Anda harus memahami hak hukum yang berlaku saat ini secara mendalam. Artikel ini menyajikan Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 untuk membantu Anda. Perusahaan seringkali melakukan tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas.
LEXmedia. Menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026, pemahaman mengenai jaring pengaman sosial menjadi sangat krusial bagi tenaga kerja. Saat ini, banyak pekerja mengalami ketidakpastian akibat restrukturisasi perusahaan yang masif. Pemerintah telah memperkuat perlindungan ini melalui Prosedur Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP 2026 bagi Karyawan PHK. Program ini memberikan bantuan tunai, akses
LEXmedia. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kebijakan pengupahan nasional terbaru. Kebijakan ini mengatur tentang Kenaikan UMP 2026 dan Sanksi Perusahaan yang Melanggar aturan hukum tersebut. Kenaikan upah ini berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi pekerja. Selain itu, regulasi ini bertujuan menjaga daya beli buruh di seluruh Indonesia. Namun, setiap pelaku usaha
