Tag: Hak Pekerja

Pekerja Indonesia mendiskusikan syarat pendaftaran serikat pekerja sebelum mengajukan dokumen ke dinas tenaga kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Pendaftaran Serikat Pekerja

LEXmedia. Pekerja di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berserikat. Namun, hak ini baru memperoleh kekuatan hukum penuh setelah serikat pekerja melewati proses pencatatan resmi. Artikel ini membahas syarat pendaftaran serikat pekerja di dinas tenaga kerja, mulai dari dasar hukum, dokumen wajib, hingga tata cara pengajuannya. Pengurus serikat pekerja dan pelaku

Tim Satgas Kekerasan Tempat Kerja sedang membahas kebijakan pencegahan di ruang rapat perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembentukan Satgas Kekerasan Tempat Kerja

LEXmedia. Kekerasan di tempat kerja bukan lagi isu yang bisa diabaikan oleh pengusaha di Indonesia. Pemerintah telah menegaskan kewajiban pembentukan Satgas kekerasan tempat kerja melalui beberapa regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memahami dasar hukum, struktur, dan fungsi satuan tugas ini agar terhindar dari sanksi administratif maupun risiko

Konsultasi hukum mengenai pemotongan gaji karyawan di kantor perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Kerugian

LEXmedia. Pemotongan gaji karyawan sering menjadi sumber sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak perusahaan beralasan kondisi keuangan sedang merugi, lalu memangkas upah pekerja secara sepihak. Namun, apakah alasan kerugian perusahaan cukup kuat secara hukum untuk membenarkan pemotongan gaji karyawan?. Artikel ini mengupas dasar hukum, batasan, dan prosedur sah berdasarkan UU No.

Karyawan menerima surat mutasi kerja dari HRD sebelum memutuskan menolak mutasi kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Menolak Mutasi Kerja, Bisa di PHK?

LEXmedia. Pertanyaan tentang menolak mutasi kerja kerap muncul ketika perusahaan memindahkan pekerja ke unit, jabatan, atau kota lain. Banyak pekerja khawatir keputusan menolak mutasi kerja akan langsung berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jawabannya tidak sesederhana itu. Hukum ketenagakerjaan Indonesia membedakan mutasi yang sah dan mutasi yang cacat prosedur. Artikel

Dokumen analisis legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan PKS dalam rapat direksi korporasi negara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas PHK Karyawan BUMN

LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama

Ilustrasi dokumen legalitas untuk memenuhi perlindungan hukum hak mantan pekerja perusahaan pailit
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Mantan Pekerja Perusahaan Pailit

LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.

Ilustrasi seorang pekerja medis sedang menjelaskan Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Dapat Diklaim ke BPJS kepada seorang karyawan industri
Artikel
Redaksi LEXmedia

Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Dapat Diklaim BPJS

LEXmedia. Melindungi kesehatan saat bekerja merupakan hak dasar setiap buruh di Indonesia. Namun, banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Dapat Diklaim ke BPJS. Oleh karena itu, edukasi mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi sangat krusial. Selain itu, risiko gangguan kesehatan di tempat kerja sering kali

Infografis Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

LEXmedia. Penerapan Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap korporasi di Indonesia. Pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menandai era baru perlindungan hak asasi manusia di tempat kerja. Oleh karena itu, perusahaan tidak lagi bisa bersikap

Ilustrasi seorang pekerja sedang mempelajari Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 di depan Pengadilan Hubungan Industrial
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja

LEXmedia. Menghadapi pemutusan hubungan kerja tentu bukan hal mudah bagi siapa pun. Namun, Anda harus memahami hak hukum yang berlaku saat ini secara mendalam. Artikel ini menyajikan Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 untuk membantu Anda. Perusahaan seringkali melakukan tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas.

Ilustrasi Prosedur Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP 2026 bagi Karyawan PHK melalui aplikasi digital BPJS Ketenagakerjaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Klaim JKP 2026 bagi Karyawan PHK

LEXmedia. Menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026, pemahaman mengenai jaring pengaman sosial menjadi sangat krusial bagi tenaga kerja. Saat ini, banyak pekerja mengalami ketidakpastian akibat restrukturisasi perusahaan yang masif. Pemerintah telah memperkuat perlindungan ini melalui Prosedur Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP 2026 bagi Karyawan PHK. Program ini memberikan bantuan tunai, akses