Bagaimana kedudukan aset Debitor yang dikuasai pihak ketiga? Simak batas boedel pailit, hak pihak ketiga, verifikasi aset, hingga langkah hukum Kurator.
LEXmedia. Setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki kewajiban lapor LKPM secara berkala. Ketentuan ini berlaku bagi penanam modal dalam negeri maupun asing. Pemerintah memakai laporan ini untuk memantau realisasi investasi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami dasar hukum dan mekanismenya menjadi hal penting bagi setiap pengusaha. Artikel ini membahas
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Pencabutan NIB otomatis kini menjadi risiko nyata bagi pelaku usaha di Indonesia. Sistem OSS RBA secara berkala memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan. Ketidakpatuhan ini dapat berujung pada pencabutan NIB otomatis tanpa proses litigasi panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum dan mekanisme sanksi tersebut
LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
LEXmedia. Klasifikasi risiko usaha menjadi fondasi utama sistem perizinan berusaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 secara penuh sejak 5 Juni 2025. Oleh karena itu,
LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih
LEXmedia. Kepatuhan bisnis dan HAM kini menjadi isu strategis bagi pelaku usaha di Indonesia. Selain menjadi kewajiban hukum, penghormatan HAM juga memengaruhi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami kerangka regulasi yang mengatur tanggung jawab mereka terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan
