Tag: Hukum Bisnis

Ilustrasi perbandingan penerapan doktrin ultra vires Indonesia dan Inggris dalam hukum perseroan terbatas
Artikel
David Brilian Sunlaydi

Perbandingan Doktrin Ultra Vires dalam Ketentuan Hukum di Indonesia dan Inggris

Doktrin ultra vires berperan sebagai pembatas agar tidak terjadi pelampauan dan penyimpangan kewenangan sehingga salah satu cara menjaga agar tidak menyimpang, dan selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat terkait kewenangan-kewenangan yang harus ditulis secara tegas dalam anggaran dasarnya agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperkenankan keluar dari kewenangan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar tersebut.

Doktrin ultra vires ini merupakan sebuah dokrin modern dalam corporate law secara universal, sehingga dalam isu ini lebih memfokuskan kepada legal concept dengan tujuan legal reform dengan melakukan perbandingan dengan negara Inggris untuk perbandingan legislasi terkait substansi demi terciptanya pengaturan mengenai doktrin ultra vires yang lebih baik dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Peran Hakim Pengawas dalam Mengawasi Kewajiban Kurator Kepailitan saat memeriksa dokumen laporan keuangan boedel pailit di Pengadilan Niaga
Artikel
Redaksi LEXmedia

Peran Hakim Pengawas Perkara Kepailitan

LEXmedia. Proses kepailitan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait tata kelola harta pailit, untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitur, integritas pengurusan aset menjadi kunci utama. Oleh karena itu, peran Hakim Pengawas dalam mengawasi kewajiban Kurator kepailitan sangat sentral sebagai benteng keadilan prosedural. Tanpa pengawasan ketat, potensi kelalaian pengelolaan aset

Penerapan strategi mitigasi kepatuhan pajak perusahaan retail pasca PPN 12 persen oleh direksi dan in-house counsel dalam rapat kerja hukum perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mitigasi Pajak Perusahaan Retail PPN 12%

LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi

Strategi Hukum Menghadapi Gugatan PKPU dan Kepailitan Korporasi bagi jajaran direksi dan in-house counsel perusahaan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Strategi Hukum Hadapi Gugatan PKPU

LEXmedia. Perusahaan harus menerapkan strategi hukum menghadapi gugatan PKPU dan Kepailitan, langkah komprehensif ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi. Risiko insolvensi dapat mengancam kelangsungan entitas bisnis sewaktu-waktu. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mitigasi risiko hukum secara mendalam. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan lagi sekadar ancaman

Penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia melalui ruang mediasi penegak hukum dan advokat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Bisnis

LEXmedia. Dunia hukum bisnis di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Saat ini, penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia menjadi pilihan penyelesaian sengketa hukum korporasi. Melalui pendekatan ini, penyelesaian pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan badan melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan dampak ekonomi.

Infografis mengenai skema pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional di Indonesia tahun 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP Nasional

LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum

Ilustrasi Tindak Pidana Korporasi Putusan MA No. 59 PK/PID.SUS/2026 dengan simbol palu hakim dan gedung korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MA 2026 tentang Tindak Pidana Korporasi

LEXmedia. Perkembangan hukum pidana di Indonesia kini mencapai titik penting dalam hal subjek hukum perusahaan. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan krusial yang menyasar entitas bisnis secara langsung. Tindak Pidana Korporasi Putusan MA No. 59 PK/PID.SUS/2026 menjadi barometer baru dalam sistem peradilan kita tahun ini. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami implikasi