LEXmedia. Kasus penindakan terhadap 164 tenaga kerja asing (TKA) tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada awal 2026 membuktikan bahwa kepatuhan TKA Indonesia bukan sekadar formalitas administratif. Kementerian Ketenagakerjaan menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,17 miliar kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja wajib memahami syarat hukum sebelum
LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
LEXmedia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang sah. Oleh karena itu, pemahaman atas prosedur pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha di Indonesia. Selain sebagai kewajiban hukum, Peraturan Perusahaan juga berfungsi sebagai instrumen tata kelola hubungan industrial yang melindungi
LEXmedia. Penyesuaian upah pokok tidak boleh dilakukan sembarangan oleh perusahaan. Setiap kenaikan atau perubahan upah pokok pekerja harus berpijak pada struktur dan skala upah yang sah secara hukum. Aturan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia, tanpa terkecuali, sejak pekerja memiliki masa kerja satu tahun atau lebih. Banyak pengusaha masih
LEXmedia. Pengakhiran PKWT sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pengusaha maupun pekerja kontrak. Banyak pihak tidak memahami bahwa pengakhiran PKWT tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebaliknya, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur secara ketat alasan, tata cara, hingga konsekuensi dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan panduan hukum praktis mengenai pengakhiran PKWT
LEXmedia. Pekerja di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berserikat. Namun, hak ini baru memperoleh kekuatan hukum penuh setelah serikat pekerja melewati proses pencatatan resmi. Artikel ini membahas syarat pendaftaran serikat pekerja di dinas tenaga kerja, mulai dari dasar hukum, dokumen wajib, hingga tata cara pengajuannya. Pengurus serikat pekerja dan pelaku
LEXmedia. Kekerasan di tempat kerja bukan lagi isu yang bisa diabaikan oleh pengusaha di Indonesia. Pemerintah telah menegaskan kewajiban pembentukan Satgas kekerasan tempat kerja melalui beberapa regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memahami dasar hukum, struktur, dan fungsi satuan tugas ini agar terhindar dari sanksi administratif maupun risiko
LEXmedia. Pemotongan gaji karyawan sering menjadi sumber sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak perusahaan beralasan kondisi keuangan sedang merugi, lalu memangkas upah pekerja secara sepihak. Namun, apakah alasan kerugian perusahaan cukup kuat secara hukum untuk membenarkan pemotongan gaji karyawan?. Artikel ini mengupas dasar hukum, batasan, dan prosedur sah berdasarkan UU No.
LEXmedia. Sanksi perusahaan tunggak BPJS Ketenagakerjaan menjadi isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran secara rutin. Namun, masih banyak perusahaan yang menunggak atau bahkan tidak membayar iuran sama sekali. Padahal, konsekuensi hukumnya tidak ringan. Ketentuan mengenai kewajiban ini diatur secara tegas
LEXmedia. Perselisihan antara pengusaha dan pekerja adalah risiko yang wajar dalam hubungan kerja, terutama bagi pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang matang. Namun, konflik ini tidak harus berakhir di meja hijau. Mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi, Kabupaten/Kota hadir sebagai
