Tag: Hukum Pasar Modal Indonesia

Direksi dan konsultan hukum emiten memeriksa mutasi rekening khusus dana IPO sesuai POJK 40/2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Rekening Khusus Dana IPO

LEXmedia. Mulai 22 Juni 2026, setiap emiten wajib menyimpan dana hasil penawaran umum di rekening khusus dana IPO. Kewajiban ini lahir dari POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Selain itu, aturan tersebut mencabut POJK Nomor 30/POJK.04/2015 yang selama satu dekade menjadi acuan pelaporan. Oleh karena

Ilustrasi sanksi free float emiten berupa palu hukum, dokumen peraturan bursa, dan grafik saham menurun di ruang rapat direksi
Artikel
Editorial LEXmedia

Sanksi Free Float Emiten di BEI

LEXmedia. Sanksi free float emiten kini menjadi isu hukum paling krusial di pasar modal Indonesia. Sejak 31 Maret 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas minimum saham publik dari 7,5% menjadi 15%. Akibatnya, ratusan perusahaan tercatat harus menata ulang struktur kepemilikannya. Artikel ini menganalisis dasar hukum, mekanisme sanksi, dan langkah

Ilustrasi delisting emiten BEI: dokumen hukum, palu hakim, dan grafik saham menurun di ruang rapat Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Delisting Emiten BEI dan Exit Policy

LEXmedia. Gelombang delisting emiten BEI pada 2026 menandai babak baru penegakan disiplin pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan pembatalan pencatatan 18 emiten yang efektif pada 10 November 2026. Tujuh emiten berstatus pailit, sedangkan sebelas lainnya mengalami suspensi lebih dari 50 bulan. Selain itu, BEI merilis 59 emiten berpotensi forced

Ilustrasi sanksi pemutusan akses influencer saham ilegal oleh OJK berdasarkan POJK No. 6/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Pemutusan Akses Influencer Saham

LEXmedia. Fenomena rekomendasi saham dari akun media sosial tanpa izin resmi terus meningkat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi tersebut dengan menegakkan sanksi pemutusan akses influencer saham yang terbukti menyesatkan publik. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi konsumen dari informasi investasi yang tidak akurat. Oleh karena