LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Beleid ini mengenalkan mekanisme plea bargain untuk pertama kalinya dalam hukum acara pidana nasional. Sebelumnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur instrumen ini secara formal. Oleh karena itu, kehadiran
LEXmedia. Jerat hukum perzinaan kini diatur lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 284 KUHP lama warisan kolonial Belanda tidak berlaku lagi. Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan bagi masyarakat.
LEXmedia. Kohabitasi kumpul kebo merujuk pada kondisi dua orang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini kian marak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Namun, masyarakat awam kerap keliru menyamakan kohabitasi dengan perzinaan. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki dasar hukum dan unsur pidana yang berbeda. Oleh
LEXmedia. Kasus penggelapan kerap muncul dalam hubungan kerja, transaksi jual-beli, maupun titip kelola barang. Namun, tidak semua sengketa semacam ini harus berujung pada proses pidana penuh hingga ke meja hijau. Mediasi sengketa penggelapan pada tahap pra-penyidikan atau penyelidikan merupakan jalur yang sah dan diakui hukum Indonesia. Oleh karena itu, korban
LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa
LEXmedia. Peredaran uang palsu masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Masyarakat awam sering menerima uang palsu tanpa menyadarinya. Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu setiap tahun di berbagai daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Artikel ini menyajikan analisis yuridis peredaran uang
LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
LEXmedia. Ahli memegang peran penting dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Selain itu, keterangannya sering menentukan arah putusan hakim. Peran ini terlihat jelas pada kasus forensik, digital, atau kerugian keuangan negara. Namun, banyak yang belum memahami mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan ahli secara utuh. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20
LEXmedia. Banyak pencari keadilan bertanya-tanya apakah jaksa dapat mengajukan banding putusan bebas korupsi setelah hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada 19 Agustus 2026. SEMA tersebut menegaskan sikap resmi Mahkamah Agung terhadap upaya hukum
LEXmedia. Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan besar sejak KUHP baru berlaku efektif. Salah satu terobosan penting adalah lahirnya sanksi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Ketentuan ini menggantikan pola pemenjaraan jangka pendek dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, banyak pencari kerja hukum, praktisi, dan masyarakat awam ingin
