Tag: Kepailitan

Ilustrasi dokumen hukum likuidasi perusahaan tanpa melalui proses kepailitan sesuai UU PT Nomor 40 Tahun 2007
Artikel
Redaksi LEXmedia

Likuidasi Perusahaan Tanpa Melalui Proses Kepailitan

LEXmedia. Mengakhiri eksistensi sebuah perseroan terbatas di Indonesia menuntut pemahaman regulasi yang sangat mendalam. Sebagai langkah strategis, dewan direksi sering memilih tata cara likuidasi perusahaan tanpa melalui proses kepailitan untuk menjaga reputasi bisnis. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan membereskan seluruh aset dan kewajiban secara mandiri dan tertib. Oleh karena itu, perusahaan

Ilustrasi Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas dengan latar belakang palu hakim dan gedung korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

LEXmedia. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas merupakan isu krusial yang sering menghantui para pemimpin perusahaan di Indonesia saat ini. Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah entitas hukum terpisah yang membatasi liabilitas pemegang saham secara ketat. Namun, hukum tidak memberikan perlindungan mutlak bagi pengurusnya apabila terjadi kegagalan manajemen yang

Analisis Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta Kerja untuk strategi restrukturisasi utang korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme PKPU dan Kepailitan Pasca Revisi UU Cipta Kerja

LEXmedia. Lanskap bisnis di Indonesia terus mengalami evolusi yang menuntut adaptasi cepat terhadap regulasi dinamis. Kesulitan keuangan entitas bisnis seringkali menjadi keniscayaan akibat guncangan ekonomi global maupun manajemen internal. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan instrumen hukum yang handal untuk menyelesaikan sengketa utang. Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta

Ilustrasi perlindungan upah pekerja dalam kepailitan sebagai hak buruh atas upah yang menjadi utang harta pailit prioritas
Artikel
Ajis Mujahidin

Upah Pekerja dalam Kepailitan: Hak Buruh atas Upah sebagai Utang Harta Pailit

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, perhatian publik biasanya tertuju pada bank, vendor, atau kreditur pemegang jaminan. Padahal, di balik proses pemberesan harta pailit, ada satu kelompok yang posisinya sangat sensitif yaitu pekerja. Dalam rezim kepailitan Indonesia, upah buruh bukan sekadar tagihan biasa, melainkan bagian dari utang harta pailit yang harus

Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Melalui Jalur PKPU di Tahun 2026 bagi perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Jalur PKPU

LEXmedia. Dinamika ekonomi global pada tahun 2026 menuntut pelaku usaha untuk lebih waspada terhadap tekanan likuiditas. Pengelolaan kewajiban yang buruk dapat mendorong perusahaan ke ambang kebangkrutan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, para direksi wajib memahami Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Melalui Jalur PKPU di Tahun 2026 sebagai langkah preventif yang