LEXmedia. Kesetaraan gender dalam jajaran direksi kini menjadi isu hukum mendesak bagi korporasi modern. Saat ini, pelaku bisnis wajib memahami pentingnya aspek ini demi kepatuhan regulasi dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengadopsi penerapan kesetaraan gender kepemimpinan perusahaan di Indonesia secara konsisten dan terukur. Langkah strategis ini
LEXmedia. Perubahan regulasi lingkungan hidup di Indonesia bergerak dinamis seiring transformasi ekonomi nasional. Pelaku usaha wajib memahami kewajiban penyusunan AMDAL industri logistik sesuai KBLI 2025 demi kelangsungan operasional bisnis. Selain itu, lonjakan volume perdagangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja mempercepat ekspansi pusat distribusi. Oleh karena itu, direksi dan praktisi hukum harus
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum
LEXmedia. Transformasi digital memaksa perusahaan mengadopsi model kerja jarak jauh secara masif. Fleksibilitas ini membawa tantangan hukum baru bagi manajemen tingkat atas. Saat ini, perusahaan menghadapi risiko kebocoran informasi sensitif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan strategi perlindungan rahasia dagang dalam kontrak kerja remote/hybrid yang sangat komprehensif. Pengamanan
