LEXmedia. Jerat hukum perzinaan kini diatur lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 284 KUHP lama warisan kolonial Belanda tidak berlaku lagi. Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan bagi masyarakat.
LEXmedia. Kohabitasi kumpul kebo merujuk pada kondisi dua orang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini kian marak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Namun, masyarakat awam kerap keliru menyamakan kohabitasi dengan perzinaan. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki dasar hukum dan unsur pidana yang berbeda. Oleh
LEXmedia. Kasus penggelapan kerap muncul dalam hubungan kerja, transaksi jual-beli, maupun titip kelola barang. Namun, tidak semua sengketa semacam ini harus berujung pada proses pidana penuh hingga ke meja hijau. Mediasi sengketa penggelapan pada tahap pra-penyidikan atau penyelidikan merupakan jalur yang sah dan diakui hukum Indonesia. Oleh karena itu, korban
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Peredaran uang palsu masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Masyarakat awam sering menerima uang palsu tanpa menyadarinya. Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu setiap tahun di berbagai daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Artikel ini menyajikan analisis yuridis peredaran uang
LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
LEXmedia. Ahli memegang peran penting dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Selain itu, keterangannya sering menentukan arah putusan hakim. Peran ini terlihat jelas pada kasus forensik, digital, atau kerugian keuangan negara. Namun, banyak yang belum memahami mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan ahli secara utuh. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20
LEXmedia. Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa ini dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum yang serius terhadap pengurus perseroan. Tanggung jawab direksi muncul ketika perusahaan lalai menjalankan kewajiban K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap anggota direksi
LEXmedia. Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan besar sejak KUHP baru berlaku efektif. Salah satu terobosan penting adalah lahirnya sanksi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Ketentuan ini menggantikan pola pemenjaraan jangka pendek dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, banyak pencari kerja hukum, praktisi, dan masyarakat awam ingin
LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.
