Tag: KUHP Baru

Praktisi hukum memeriksa dokumen sengketa dualisme kepemilikan saham PT
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sengketa Dualisme Kepemilikan Saham PT

LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.

Palu hakim dan buku hukum melambangkan penerapan pidana alternatif di pengadilan pidana Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penerapan Pidana Alternatif dalam Hukum Pidana

LEXmedia. Sistem hukum pidana Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma besar. Penerapan pidana alternatif kini menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Perubahan ini lahir dari kebutuhan mendesak. Lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah mengalami kelebihan kapasitas kronis selama bertahun-tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Praktisi hukum menganalisis kasus perlindungan hukum investor kripto di kantor hukum Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Hukum Investor Kripto

LEXmedia. Perlindungan hukum investor kripto menjadi isu mendesak di Indonesia. Jumlah pengguna aset kripto terus bertambah setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini juga membuka celah bagi praktik penggelapan aset oleh Pedagang Aset Kripto atau exchanger. Investor sering kehilangan akses ke dana mereka tanpa penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

Dokumen sertifikat jaminan fidusia dan kunci mobil sebagai ilustrasi eksekusi jaminan fidusia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan

LEXmedia. Kredit kendaraan bermotor macet kerap berujung pada penarikan paksa oleh debt collector. Banyak debitur bertanya, bolehkah eksekusi jaminan kredit dilakukan tanpa putusan pengadilan? Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak kepemilikan sekaligus perlindungan hukum debitur. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukum, batasan, dan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang

Palu hakim dan dokumen hukum melambangkan prosedur penyadapan dan penahanan KUHAP di ruang sidang pengadilan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

KUHAP: Prosedur Penyadapan dan Penahanan

LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku melalui UU No. 20/2025. Undang-undang ini mengubah total kerangka hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat perlu memahami prosedur penyadapan dan penahanan berdasarkan KUHAP baru. Kedua tindakan ini tergolong “Upaya Paksa” yang membatasi

Aturan transisi hukum pidana dalam Pasal 618 KUHP Nasional Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Transisi Hukum Pidana KUHP

LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru hukum pidana sejak KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Perubahan besar ini memunculkan pertanyaan mendesak bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Bagaimana nasib perkara yang masih berjalan saat undang-undang lama digantikan? Di titik inilah aturan transisi hukum

Proses mediasi restorative justice penganiayaan ringan antara pelaku dan korban didampingi penyidik Polri
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restorative Justice Penganiayaan Ringan

LEXmedia. Kasus penganiayaan ringan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cekcok tetangga hingga konflik keluarga. Namun, tidak semua kasus seperti ini harus berakhir di meja hijau. Restorative justice penganiayaan ringan hadir sebagai jalan penyelesaian yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman.

Praktisi hukum meninjau dokumen terkait delik aduan pencemaran nama baik di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Delik Aduan Pencemaran Nama Baik

LEXmedia. Pencemaran nama baik kerap menjadi persoalan hukum yang membingungkan masyarakat awam. Banyak orang bertanya, apakah setiap ucapan yang menyinggung pihak lain otomatis bisa dipidana? Jawabannya tidak sesederhana itu. Delik aduan pencemaran nama baik memiliki syarat khusus yang wajib dipahami sebelum seseorang melapor ke pihak berwajib. Oleh karena itu, artikel

Praktisi hukum memproses laporan take down konten fitnah di media sosial
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Take Down Konten Fitnah di Media Sosial

LEXmedia. Konten fitnah dan berita bohong di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan jam. Oleh karena itu, banyak korban mencari cara take down konten fitnah secara cepat dan sah menurut hukum. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP Nasional hingga aturan

Gavel dan timbangan keadilan melambangkan proses restitusi korban tindak pidana di pengadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kebijakan Restitusi Korban Tindak Pidana

LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis