LEXmedia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui berbagai instrumen hukum untuk memutus mata rantai distribusi zat terlarang ini, fokus utama penegakan hukum kini tertuju pada jerat hukum pidana pengedar narkoba skala besar yang melibatkan jaringan
LEXmedia. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak lagi menjadi tempat penghukuman semata. Paradigma pemasyarakatan modern justru menempatkan Lapas sebagai bagian integral dari proses reintegrasi sosial, efektivitas sistem peradilan pidana terpadu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan saja. Keberhasilan ini melainkan juga
LEXmedia. Penahanan merupakan upaya paksa yang sering memicu diskusi intens dalam sistem peradilan pidana kita, aturan mengenai penahanan menjadi tolok ukur keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, kita menyaksikan perbedaan aturan penahanan pidana KUHP lama vs KUHP baru yang sangat
LEXmedia. Dalam dinamika demokrasi Indonesia, kebebasan menyampaikan opini terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, praktik penegakan hukum di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Kondisi ini memicu pertanyaan apakah kritik kebijakan publik bisa dipidana pencemaran nama baik? Kita perlu mencermati
LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang
LEXmedia. Menerima surat peringatan atau somasi seringkali memicu kepanikan instan bagi siapa saja. Terlebih lagi, jika surat tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan di ruang digital. Namun, langkah awal yang paling krusial adalah tetap tenang dan tidak merespons secara emosional. Artikel ini akan membahas menghadapi somasi pencemaran nama baik
LEXmedia. Lanskap informasi digital di Indonesia mengalami transformasi radikal yang memicu kerentanan masif terhadap disinformasi terstruktur. Penyebaran hoaks kini bukan sekadar masalah etika, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tafsir hukum delik menyebarkan berita bohong sebagai panduan literasi. Pemerintah merespons fenomena ini
LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu fokus yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana menyerang kehormatan. Oleh karena itu, masyarakat dan praktisi hukum wajib memahami regulasi terbaru ini. Artikel ini akan mengulas secara
