LEXmedia. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia kian mengkhawatirkan, salah satu kasus hukum yang paling menyita perhatian adalah kejahatan penyelundupan sisik trenggiling (Manis javanica). Komoditas ini bernilai fantastis di pasar gelap internasional karena kerap menjadi bahan baku obat tradisional dan aksesori mewah. Sebagai akibatnya, populasi satwa ini berada di ambang
LEXmedia. Pertumbuhan industri Multi-Level Marketing (MLM) di Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan praktik ilegal. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena banyak masyarakat terjebak dalam penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menerbitkan regulasi baru. Regulasi
LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum
LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan
LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan
LEXmedia. Ruang digital kini menjadi arena utama bagi interaksi publik di Indonesia. Namun, perkembangan pesat ini juga memicu peningkatan kasus hukum secara signifikan. Salah satu isu paling sensitif adalah analisis hukum kasus pencemaran nama baik pejabat di ruang digital. Pemerintah berupaya keras menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi
LEXmedia. Delik aduan absolut kasus perzinaan dalam KUHP Nasional menjadi perbincangan hangat pada tahun 2026 ini. Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengesahan ini menandai berakhirnya era hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Namun, reformasi ini membawa
LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu poin paling krusial adalah ketentuan pidana mati dalam KUHP Nasional. Kebijakan ini mengubah wajah sanksi terberat dari hukuman mati langsung menjadi pidana bersyarat. Pemerintah kini mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan dendam. Oleh
