LEXmedia. Banyak pengusaha mengira kewajiban PT selesai setelah SK pengesahan terbit. Padahal, regulasi terbaru menuntut kepatuhan yang berkelanjutan. Sejak 1 Juni 2026, Ditjen AHU Kementerian Hukum mewajibkan penyampaian laporan tahunan melalui SABH. Oleh karena itu, setiap direksi perlu memahami sanksi laporan tahunan PT sebelum penegakannya berjalan penuh pada November 2026.
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah
LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam
