Tag: Legal Due Diligence

Dua eksekutif perusahaan multinasional berjabat tangan dalam proses merger perusahaan multinasional di ruang rapat korporasi modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Merger Perusahaan Multinasional

LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman

Pendirian joint venture PMA PMDN dalam rapat direksi perusahaan investasi Indonesia sesuai Daftar Positif Investasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Joint Venture PMA dan PMDN

LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum

Legalitas Kontrak Data Processing Agreement dalam Layanan SaaS di Indonesia yang patuh terhadap UU PDP
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kontrak Data Processing Agreement dalam Layanan SaaS

LEXmedia. Kita telah memasuki era baru tata kelola data di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan legalitas kontrak Data Processing Agreement dalam layanan SaaS di Indonesia terpenuhi. Sebagai praktisi hukum, kita memahami bahwa transisi ini menuntut

Tata cara pendaftaran konsultan hukum sebagai profesi penunjang OJK berdasarkan POJK 5 2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pendaftaran Konsultan Hukum Profesi Penunjang OJK

LEXmedia. Lanskap regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia terus berevolusi secara dinamis demi menjaga stabilitas pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan melalui standarisasi profesi yang berinteraksi langsung dengan industri keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang OJK di Sektor Jasa Keuangan kini menjadi

Ilustrasi prosedur merger startup: mitigasi risiko PHK dan pengalihan aset digital dalam rapat direksi korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Merger Startup: Mitigasi Risiko PHK dan Pengalihan Aset Digital

LEXmedia. Aksi korporasi dalam ekosistem teknologi Indonesia kini menjadi strategi utama untuk mencapai efisiensi dan dominasi pasar. Namun, di balik potensi pertumbuhan tersebut, dewan direksi harus menghadapi kompleksitas hukum yang sangat tinggi. Memahami prosedur merger startup: mitigasi risiko PHK dan pengalihan aset digital merupakan prasyarat mutlak sebelum mengeksekusi perjanjian penggabungan.