Tag: Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang merepresentasikan pembahasan constitutional omission dalam hukum Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Constitutional Omission Hukum Indonesia

LEXmedia. Constitutional omission menjadi istilah yang mulai ramai dibicarakan kalangan akademisi hukum tata negara Indonesia. Secara sederhana, constitutional omission merujuk pada kondisi ketika pembentuk undang-undang gagal merumuskan norma operasional yang seharusnya memenuhi mandat konstitusi. Akibatnya, hak konstitusional warga negara berpotensi kehilangan makna praktisnya. Isu ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi

Sanksi diskualifikasi partai politik tidak penuhi kuota 30 persen perempuan berdasarkan Putusan MK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Partai Politik Terkait Kuota Perempuan

LEXmedia. Kita memasuki era baru penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Kesetaraan gender kini menjadi norma hukum yang mengikat seluruh peserta pemilu. Ketentuan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik telah lama menjadi perdebatan hangat. Namun, regulasi saat ini memiliki konsekuensi yuridis yang sangat nyata bagi pelanggar. Sanksi diskualifikasi partai politik tidak

Penerapan Hukum Pidana Membuat Keonaran di Media Sosial dalam sidang sengketa digital informasi hoaks
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis UU dan Putusan MK Hukum Keonaran di Media Sosial

LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.

Visual analisis pasal penghinaan presiden kuhp baru dan kebebasan berpendapat di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pasal Penghinaan Presiden KUHP dan Kebebasan Berpendapat

LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan

Potret Prof. Dr. Mahfud MD mengenakan jas dengan latar belakang koleksi buku
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Mahfud MD di Pusaran Hukum dan Politik Indonesia

LEXmedia. Masyarakat Indonesia mengenal Prof. Dr. Mahfud MD sebagai negarawan yang memiliki jejak langkah sangat jelas. Beliau merupakan sosok yang konsisten dalam memperjuangkan reformasi hukum dan politik nasional. Perjalanan hidup beliau adalah mozaik kompleks antara ketajaman akademisi dan ketegasan praktisi hukum. Selain itu, beliau menunjukkan keberanian moral yang luar biasa

Prof. Dr. Saldi Isra mengenakan toga Hakim Konstitusi dengan latar belakang gedung Mahkamah Konstitusi RI
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Saldi Isra: Sang Penjaga Konstitusi dan Wakil Ketua MK

LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali publik anggap sebagai benteng hukum yang dingin. Namun, sosok Prof. Dr. Saldi, S.H membawa perspektif yang berbeda melalui kehangatan nurani seorang negarawan. Beliau saat ini mengemban amanah penting sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjalanan karier beliau dari ruang kuliah Universitas Andalas menuju

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi dengan teks Implikasi Putusan MK No 61/PUU-XXIV/2026 Terhadap Kewenangan Polri
Artikel
Redaksi LEXmedia

Implikasi Putusan MK Terhadap Kewenangan Polri

LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan krusial yang menyita perhatian publik dan para praktisi hukum. Implikasi Putusan MK No 61/PUU-XXIV/2026 Terhadap Kewenangan Polri menjadi topik hangat karena menyangkut stabilitas institusi keamanan negara. Namun, putusan ini ternyata tidak mengubah satu pun norma dalam undang-undang kepolisian. Majelis hakim menjatuhkan amar

UU Pemilu pasal Pilkada diuji MK jelang Maret 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU Pemilu Pasal Pilkada kembali diuji di MK

LEXmedia – Jakarta. Isu UU Pemilu pasal Pilkada kembali menjadi sorotan menjelang tahun krusial demokrasi Indonesia. Wacana MK uji UU Pemilu pasal Pilkada Maret 2026 memunculkan pertanyaan besar tentang kepastian hukum, jadwal Pilkada, dan stabilitas politik nasional. Pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar prosedur hukum, tetapi berimplikasi langsung

Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Dr. Suhartoyo S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi

LEXmedia. Nama Dr. Suhartoyo S.H., M.H. kini identik dengan kepemimpinan di lembaga yudisial tertinggi dalam pengujian konstitusi. Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, perannya tidak hanya strategis, tetapi juga menentukan arah penegakan hukum konstitusional di Indonesia. Namun, perjalanan menuju posisi tersebut bukanlah sesuatu yang instan. Kariernya dibangun melalui proses panjang, mulai dari

UU Pendidikan Tinggi Advokat dan analisis putusan MK Maret 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU Pendidikan Tinggi Advokat: Dampak Putusan MK

LEXmedia. UU Pendidikan Tinggi Advokat kini memasuki fase krusial setelah berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem pendidikan hukum, tetapi juga menentukan kualitas advokat di Indonesia. Dalam konteks ini, Analisis Putusan MK UU Pendidikan Tinggi Advokat Maret 2026 menjadi penting untuk memahami arah kebijakan hukum