LEXmedia. Revisi UU Advokat kini bukan lagi sekadar wacana politik. Mahkamah Konstitusi (MK) mengubahnya menjadi kewajiban konstitusional melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Putusan ini memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun. Oleh karena itu, advokat, organisasi advokat, dan pengguna jasa hukum perlu memahami dampaknya sejak sekarang. Artikel ini mengurai isi
LEXmedia. Pertanyaan prajurit TNI diadili di mana ketika melakukan tindak pidana umum kini memperoleh jawaban konstitusional. Pada 15 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025. Putusan itu menegaskan bahwa tindak pidana umum oleh prajurit pada prinsipnya menjadi kewenangan peradilan umum. Namun, Putusan MK tersebut tidak serta-merta memindahkan semua
LEXmedia. Bantahan daftar piutang menjadi titik krusial dalam setiap proses kepailitan. Pada tahap ini, kurator, kreditor, dan debitor pailit menguji kebenaran tagihan satu per satu. Namun, rumusan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyimpan masalah redaksional selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, praktisi kerap ragu ke pengadilan
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi tentang Dewan Pengawas Syariah PT pada 16 Maret 2026. Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 itu menguji mekanisme pengangkatan DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku utuh. Namun, pertimbangan hukum
LEXmedia. Putusan MK Peradilan Militer Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengubah arah perdebatan lama tentang yurisdiksi prajurit TNI. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam amarnya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Namun, putusan ini tidak serta-merta memindahkan perkara prajurit ke peradilan umum. Oleh karena itu, pembaca perlu
LEXmedia. Putusan MK ijazah Gibran memicu tafsir yang beragam di ruang publik. Sebagian pihak membacanya sebagai kemenangan Wakil Presiden. Sebaliknya, pihak lain menganggapnya bukti pelanggaran syarat pencalonan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan permohonan “tidak dapat diterima”. Istilah ini memiliki makna teknis yang spesifik dalam hukum acara. Oleh karena itu,
LEXmedia. Sore itu, 5 Februari 2026, Istana Negara terasa hening dan khidmat. Lagu Indonesia Raya mengalun di ruangan berlangit-langit tinggi. Kemudian, seorang pria berpeci hitam melangkah maju dengan toga merah menyala. Dialah Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Hari itu, babak baru Adies Kadir Hakim MK resmi bermula di
LEXmedia. Wacana dana desa untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) kini memicu pertanyaan serius di kalangan pemerintah desa. Apakah pemerintah pusat berwenang mengarahkan Dana Desa untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis? Pertanyaannya sederhana. Namun, jawabannya menuntut pembacaan cermat atas undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN
LEXmedia. Polemik tentang kewenangan kerugian keuangan negara telah lama mewarnai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama bertahun-tahun, penyidik, jaksa, dan hakim kerap menghadapi ketidakpastian mengenai lembaga yang berhak menyatakan kerugian negara secara sah. Namun, polemik tersebut kini menemukan titik terang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan batas
LEXmedia. Putusan MK anggaran MBG mengubah cara negara mencatat belanja makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memisahkan anggarannya dari anggaran pendidikan. Selain itu, MK membatasi kewenangan pemerintah mengubah APBN tanpa persetujuan DPR. Artikel ini menganalisis dua putusan MK
