LEXmedia. Pengujian undang-undang (UU) menjadi salah satu instrumen hukum paling penting bagi warga negara Indonesia. Melalui mekanisme ini, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menilai keabsahannya terhadap UUD 1945. Namun, banyak calon Pemohon masih bingung mengenai tata cara, syarat, dan dokumen yang
LEXmedia. Legalitas outsourcing pasca putusan MK menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan pengguna jasa alih daya di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah lanskap hukum ketenagakerjaan secara mendasar. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami implikasi putusan ini sebelum menyusun atau memperpanjang kontrak kerja outsourcing. Artikel ini membahas dasar hukum,
LEXmedia. Konstitusionalitas pilkada langsung oleh rakyat kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni 2026. Putusan ini lahir dari kekhawatiran sejumlah pihak bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah akan dialihkan dari sistem pemilihan langsung menuju pemilihan melalui DPRD atau penunjukan Presiden. Oleh karena itu,
LEXmedia. Setiap warga negara berhak mengajukan uji materi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) apabila sebuah norma dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak semua pemohon memahami tahapan formal yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membahas prosedur pengajuan uji materi undang-undang secara sistematis, mulai dari dasar hukum hingga tahapan persidangan,
LEXmedia. Constitutional omission menjadi istilah yang mulai ramai dibicarakan kalangan akademisi hukum tata negara Indonesia. Secara sederhana, constitutional omission merujuk pada kondisi ketika pembentuk undang-undang gagal merumuskan norma operasional yang seharusnya memenuhi mandat konstitusi. Akibatnya, hak konstitusional warga negara berpotensi kehilangan makna praktisnya. Isu ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi
LEXmedia. Kita memasuki era baru penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Kesetaraan gender kini menjadi norma hukum yang mengikat seluruh peserta pemilu. Ketentuan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik telah lama menjadi perdebatan hangat. Namun, regulasi saat ini memiliki konsekuensi yuridis yang sangat nyata bagi pelanggar. Sanksi diskualifikasi partai politik tidak
LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.
LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan
LEXmedia. Masyarakat Indonesia mengenal Prof. Dr. Mahfud MD sebagai negarawan yang memiliki jejak langkah sangat jelas. Beliau merupakan sosok yang konsisten dalam memperjuangkan reformasi hukum dan politik nasional. Perjalanan hidup beliau adalah mozaik kompleks antara ketajaman akademisi dan ketegasan praktisi hukum. Selain itu, beliau menunjukkan keberanian moral yang luar biasa
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali publik anggap sebagai benteng hukum yang dingin. Namun, sosok Prof. Dr. Saldi, S.H membawa perspektif yang berbeda melalui kehangatan nurani seorang negarawan. Beliau saat ini mengemban amanah penting sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjalanan karier beliau dari ruang kuliah Universitas Andalas menuju
