Tag: Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi dengan teks Implikasi Putusan MK No 61/PUU-XXIV/2026 Terhadap Kewenangan Polri
Artikel
Redaksi LEXmedia

Implikasi Putusan MK Terhadap Kewenangan Polri

LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan krusial yang menyita perhatian publik dan para praktisi hukum. Implikasi Putusan MK No 61/PUU-XXIV/2026 Terhadap Kewenangan Polri menjadi topik hangat karena menyangkut stabilitas institusi keamanan negara. Namun, putusan ini ternyata tidak mengubah satu pun norma dalam undang-undang kepolisian. Majelis hakim menjatuhkan amar

UU Pemilu pasal Pilkada diuji MK jelang Maret 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU Pemilu Pasal Pilkada kembali diuji di MK

LEXmedia – Jakarta. Isu UU Pemilu pasal Pilkada kembali menjadi sorotan menjelang tahun krusial demokrasi Indonesia. Wacana MK uji UU Pemilu pasal Pilkada Maret 2026 memunculkan pertanyaan besar tentang kepastian hukum, jadwal Pilkada, dan stabilitas politik nasional. Pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar prosedur hukum, tetapi berimplikasi langsung

Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Dr. Suhartoyo S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi

LEXmedia. Nama Dr. Suhartoyo S.H., M.H. kini identik dengan kepemimpinan di lembaga yudisial tertinggi dalam pengujian konstitusi. Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, perannya tidak hanya strategis, tetapi juga menentukan arah penegakan hukum konstitusional di Indonesia. Namun, perjalanan menuju posisi tersebut bukanlah sesuatu yang instan. Kariernya dibangun melalui proses panjang, mulai dari

UU Pendidikan Tinggi Advokat dan analisis putusan MK Maret 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU Pendidikan Tinggi Advokat: Dampak Putusan MK

LEXmedia. UU Pendidikan Tinggi Advokat kini memasuki fase krusial setelah berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem pendidikan hukum, tetapi juga menentukan kualitas advokat di Indonesia. Dalam konteks ini, Analisis Putusan MK UU Pendidikan Tinggi Advokat Maret 2026 menjadi penting untuk memahami arah kebijakan hukum