LEXmedia. Aturan perdagangan karbon di Indonesia memasuki fase baru pada 2026. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui kerangka hukum bursa karbon secara bertahap. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami arah perubahan tersebut sejak awal. Artikel ini menganalisis tiga regulasi kunci. Ketiganya adalah UU No. 4 Tahun 2023, Perpres
LEXmedia. Indonesia kini berkomitmen penuh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi ketat untuk mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, perusahaan yang lalai menjalankan bisnis ini secara akuntabel akan menghadapi sanksi perdagangan karbon yang sangat berat. Urgensi Akuntabilitas dalam Bursa Karbon Indonesia Pemerintah
LEXmedia. Lanskap bisnis nasional sedang mengalami transformasi besar menuju ekonomi rendah karbon. Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan instrumen fiskal lingkungan ke dalam sistem perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC). Bagi para direksi dan praktisi hukum, memahami regulasi carbon tax Indonesia
