Tag: OSS

Insentif Pajak Tax Holiday untuk Investasi Asing Sektor Hilirisasi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Insentif Tax Holiday Investasi Hilirisasi

LEXmedia. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendorong transformasi ekonomi nasional melalui agenda hilirisasi komoditas mentah. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas fiskal yang sangat menarik minat korporasi global. Salah satu daya tarik utamanya adalah fasilitas insentif pajak

Dokumen hukum PP No. 3 Tahun 2026 tentang larangan penjualan produk digital lewat sistem Multi Level Marketing dengan palu sidang di atas meja kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Larangan Penjualan MLM Produk Digital

LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin

Dokumen analisis hukum mengenai Regulasi Insentif Pajak Perusahaan Penanam Modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas meja kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Insentif Pajak Terbaru Penanam Modal IKN

LEXmedia. Pemerintah Indonesia sedang melakukan pergeseran paradigma pembangunan nasional yang monumental melalui pemindahan Ibu Kota Negara. Proyek ambisius ini tidak hanya membutuhkan alokasi anggaran negara yang besar. Namun, kesuksesan agenda ini juga sangat bergantung pada suntikan modal swasta domestik maupun asing. Oleh karena itu, pemerintah menyusun serangkaian instrumen fiskal berupa

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Perencanaan Perlindungan Lingkungan Hidup diterapkan pada industri hijau Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

AMDAL dan Perencanaan Perlindungan Lingkungan Hidup

LEXmedia. Tata kelola lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Isu perlindungan alam bukan lagi sekadar urusan teknis operasional, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam kepastian hukum berusaha. Pemerintah Indonesia kini mengintegrasikan seluruh instrumen preventif ke dalam sistem perizinan berbasis risiko. Analisis mengenai dampak

Panduan tata cara gugatan sengketa tata usaha negara fiktif positif di persidangan PTUN
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tata Cara Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif

LEXmedia. Dinamika administrasi pemerintahan di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat serta pelaku usaha. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai benteng terakhir untuk menguji legalitas tindakan atau keputusan pejabat publik. Namun, dalam modernisasi pelayanan publik, kita perlu memahami sebuah mekanisme krusial untuk mempercepat kepastian hukum, yaitu mekanisme Fiktif