LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
LEXmedia. Dalam lanskap bisnis modern, merek dagang bukan lagi sekadar simbol identitas visual dari suatu produk. Merek telah menjelma menjadi aset strategis yang mencerminkan reputasi, kepercayaan konsumen, serta nilai ekonomi perusahaan. Namun, perkembangan bisnis yang pesat ini juga memicu munculnya berbagai macam tindakan kecurangan yang merugikan. Salah satu fenomena yang
LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat
Latar Belakang Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (2009, hal. 228) menyatakan bahwa Kurator mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu: pertama, Kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation,
LEXmedia. Proses kepailitan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait tata kelola harta pailit, untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitur, integritas pengurusan aset menjadi kunci utama. Oleh karena itu, peran Hakim Pengawas dalam mengawasi kewajiban Kurator kepailitan sangat sentral sebagai benteng keadilan prosedural. Tanpa pengawasan ketat, potensi kelalaian pengelolaan aset
LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin
LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.
LEXmedia. Dalam dinamika hukum kepailitan di Indonesia, posisi kurator memegang peran sentral yang memerlukan integritas tinggi. Putusan pailit bukanlah akhir dari sebuah entitas bisnis. Sebaliknya, momen ini menjadi awal dari proses penataan ulang aset yang kompleks demi kepentingan kreditur. Dalam hal ini kita menyoroti salah satu kewajiban paling fundamental yang
LEXmedia. Perusahaan harus menerapkan strategi hukum menghadapi gugatan PKPU dan Kepailitan, langkah komprehensif ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi. Risiko insolvensi dapat mengancam kelangsungan entitas bisnis sewaktu-waktu. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mitigasi risiko hukum secara mendalam. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan lagi sekadar ancaman
