LEXmedia. Kewajiban laporan kurator kini memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026 pada 29 April 2026. Melalui putusan itu, MK memaknai ulang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Akibatnya, kurator tidak cukup lagi melapor kepada
LEXmedia. Bantahan daftar piutang menjadi titik krusial dalam setiap proses kepailitan. Pada tahap ini, kurator, kreditor, dan debitor pailit menguji kebenaran tagihan satu per satu. Namun, rumusan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyimpan masalah redaksional selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, praktisi kerap ragu ke pengadilan
LEXmedia. Pencabutan izin usaha bank kerap memicu kepanikan nasabah. Namun, hukum Indonesia menyediakan jalur pemulihan melalui gugatan simpanan bank likuidasi di Pengadilan Niaga. Jalur ini relevan ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan simpanan Anda tidak layak dibayar. Selama ini, nasabah menghadapi ketidakpastian forum. Sebagian membawa perkara ke pengadilan negeri, sebagian
LEXmedia. Pengalihan piutang sering muncul dalam sengketa kepailitan. Isu cessie syarat pailit kembali ramai sejak Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 266/PUU-XXIV/2026. Pada 12 Agustus 2026, Mahkamah menolak seluruh permohonan uji materi tersebut. Pertanyaan intinya sederhana: apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang sama bisa menjadi dua kreditur? Oleh karena itu,
LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
LEXmedia. Banyak pelaku usaha menganggap kursi Komisaris hanya jabatan simbolis. Padahal, hukum Indonesia berkata lain. Pertanyaan apakah Komisaris PT bisa digugat kelalaian karena pengawasan bukan sekadar wacana akademis. Ini adalah risiko hukum nyata yang bisa menyeret harta pribadi seorang Komisaris ke meja pengadilan. Dewan Komisaris memang tidak mengurus operasional perusahaan.
LEXmedia. Kasus mangkraknya proyek apartemen kerap membuat konsumen bertanya-tanya soal jalur hukum yang tersedia. Salah satu opsi yang sering disebut adalah PKPU pengembang rumah susun, yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap developer yang gagal menuntaskan kewajibannya. Namun, permohonan ini tidak bisa diajukan sembarangan. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih
LEXmedia. Tekanan finansial seringkali menghampiri dunia bisnis secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan solusi hukum yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang mereka. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepailitan mandiri oleh debitur. Langkah ini merupakan mekanisme hukum resmi agar proses penyelesaian utang berjalan adil
