Tag: Pengadilan Niaga

Penerapan prinsip kehati-hatian kurator dalam mengurus dokumen dan aset harta pailit di Pengadilan Niaga
Artikel
David Brilian Sunlaydi

Prinsip Kehati-hatian atas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Latar Belakang Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (2009, hal. 228) menyatakan bahwa Kurator mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu: pertama, Kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation,

David Brilian Sunlaydi, S.H., M.H. 12 Jun 2026 WIB
Peran Hakim Pengawas dalam Mengawasi Kewajiban Kurator Kepailitan saat memeriksa dokumen laporan keuangan boedel pailit di Pengadilan Niaga
Artikel
Redaksi LEXmedia

Peran Hakim Pengawas Perkara Kepailitan

LEXmedia. Proses kepailitan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait tata kelola harta pailit, untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitur, integritas pengurusan aset menjadi kunci utama. Oleh karena itu, peran Hakim Pengawas dalam mengawasi kewajiban Kurator kepailitan sangat sentral sebagai benteng keadilan prosedural. Tanpa pengawasan ketat, potensi kelalaian pengelolaan aset

Redaksi LEXmedia 4 Jun 2026 WIB
Dokumen hukum PP No. 3 Tahun 2026 tentang larangan penjualan produk digital lewat sistem Multi Level Marketing dengan palu sidang di atas meja kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Larangan Penjualan MLM Produk Digital

LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin

Redaksi LEXmedia 3 Jun 2026 WIB
Ilustrasi dokumen legalitas untuk memenuhi perlindungan hukum hak mantan pekerja perusahaan pailit
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Mantan Pekerja Perusahaan Pailit

LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.

Redaksi LEXmedia 2 Jun 2026 WIB
Ilustrasi dokumen legalitas untuk memenuhi kewajiban kurator mengirim laporan harta pailit secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Laporan Harta Pailit oleh Kurator

LEXmedia. Dalam dinamika hukum kepailitan di Indonesia, posisi kurator memegang peran sentral yang memerlukan integritas tinggi. Putusan pailit bukanlah akhir dari sebuah entitas bisnis. Sebaliknya, momen ini menjadi awal dari proses penataan ulang aset yang kompleks demi kepentingan kreditur. Dalam hal ini kita menyoroti salah satu kewajiban paling fundamental yang

Redaksi LEXmedia 1 Jun 2026 WIB
Strategi Hukum Menghadapi Gugatan PKPU dan Kepailitan Korporasi bagi jajaran direksi dan in-house counsel perusahaan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Strategi Hukum Hadapi Gugatan PKPU

LEXmedia. Perusahaan harus menerapkan strategi hukum menghadapi gugatan PKPU dan Kepailitan, langkah komprehensif ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi. Risiko insolvensi dapat mengancam kelangsungan entitas bisnis sewaktu-waktu. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mitigasi risiko hukum secara mendalam. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan lagi sekadar ancaman

Redaksi LEXmedia 28 May 2026 WIB
Visual hak pemegang saham minoritas dalam RUPS berdasarkan UU PT untuk perlindungan aset korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam RUPS

LEXmedia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur korporasi Indonesia. Di dalam forum ini, keputusan strategis yang menentukan masa depan perusahaan diambil melalui mekanisme pemungutan suara. Namun, dominasi suara sering kali membuat kelompok dengan modal kecil merasa terpinggirkan. Memahami hak pemegang saham minoritas

Redaksi LEXmedia 11 May 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Kasasi Putusan Bebas, Bolehkah?

    Artikel, Redaksi 20 Sep 2026 WIB

  2. Fasilitas Daycare: Kewajiban Pemberi Kerja

    Artikel, Korporasi 20 Sep 2026 WIB

  3. Jerat Hukum Video DFK di Media Sosial

    Artikel, Redaksi 20 Sep 2026 WIB

  4. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  5. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB