LEXmedia. Perampasan aset tindak pidana selama ini bergantung pada putusan pidana. Negara harus menghukum pelaku lebih dulu. Namun, pelaku sering meninggal dunia, kabur, atau menghilang. Akibatnya, hasil kejahatan tetap berada di tangan mereka. RUU Perampasan Aset hadir untuk menutup celah tersebut. Draf RUU memperkenalkan mekanisme perdata yang menyasar asetnya, bukan
Dalam praktik kepailitan, persoalan terbesar tidak selalu muncul ketika Kurator mulai menjual harta pailit. Justru persoalan dapat muncul jauh sebelumnya, yaitu ketika Kurator menemukan bahwa sebagian aset Debitur sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Debitur, telah dialihkan kepada pihak lain, disembunyikan, dijaminkan, atau bahkan secara fisik masih ada tetapi secara
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan regulasi hukum acara pidana yang baru bagi entitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Aturan ini mengubah cara penegak hukum mengejar kerugian negara secara signifikan. Selain itu, hukum kini
