LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perdagangan digital lintas batas negara kini telah menjadi bagian erat dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kita dapat membeli berbagai macam barang dari luar negeri dengan sangat mudah melalui gawai. Namun, kemudahan belanja ini memicu risiko hukum yang cukup besar bagi para pembeli domestik. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis
LEXmedia. Lanskap perdagangan elektronik di Indonesia kini mengalami transformasi regulasi yang sangat signifikan. Saat ini, marketplace bukan lagi sekadar penyedia infrastruktur pasif bagi penjual dan pembeli. Pertumbuhan transaksi digital yang masif juga membawa risiko peredaran barang tiruan yang merugikan pemegang merek. Oleh karena itu, dewan direksi harus memahami tanggung jawab
LEXmedia – Jakarta. Isu UU Cipta Kerja tarif telekomunikasi kembali menjadi perhatian publik setelah masuk ke tahap pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini tidak hanya menyangkut regulasi industri, tetapi juga menyentuh langsung hak konsumen, khususnya terkait praktik kuota internet hangus. Dalam analisis sidang MK UU Cipta Kerja tarif
