LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja dan kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyisipkan klausul ultimum remedium PHK dalam perjanjian kerja sebagai instrumen hukum terakhir sebelum pengakhiran kontrak kerja. Namun, apakah klausul semacam ini sah secara hukum? Artikel ini menguraikan
LEXmedia. Dalam era ketidakpastian ekonomi global saat ini, risiko kepailitan perusahaan menjadi ancaman nyata bagi dunia bisnis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga mengancam kesejahteraan para pekerja. Ketika pengadilan niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, nasib pekerja langsung berada di ujung tanduk, maka perusahaan harus memahami instrumen
LEXmedia. Kepailitan sebuah perusahaan sering kali membawa konsekuensi serius bagi para buruh atau pekerja yang hak finansialnya tidak terpenuhi, kita sering menyaksikan pekerja terjebak dalam kebingungan prosedural. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan memiliki mekanisme berbeda dengan PHK biasa. Pekerja harus bertindak cepat mengikuti prosedur pengajuan klaim upah dan pesangon
LEXmedia. Transformasi digital mendorong korporasi mengadopsi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, muncul pertanyaan krusial mengenai legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal. Perusahaan saat ini sering menggunakan algoritma untuk menganalisis efisiensi dan menentukan nasib pekerja secara masif. Meskipun menawarkan kecepatan, proses ini menyimpan risiko hukum yang
