LEXmedia. Praktik korupsi dalam proyek negara tidak hanya melibatkan individu. Namun, skandal tersebut juga kerap melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis formal. Fenomena ini mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk memperluas subjek hukum pada badan usaha. Kita perlu memahami secara mendalam skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi proyek negara
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan regulasi hukum acara pidana yang baru bagi entitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Aturan ini mengubah cara penegak hukum mengejar kerugian negara secara signifikan. Selain itu, hukum kini
LEXmedia. Perkembangan hukum pidana di Indonesia kini mencapai titik penting dalam hal subjek hukum perusahaan. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan krusial yang menyasar entitas bisnis secara langsung. Tindak Pidana Korporasi Putusan MA No. 59 PK/PID.SUS/2026 menjadi barometer baru dalam sistem peradilan kita tahun ini. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami implikasi
