LEXmedia. Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna ke-9. Namun, persetujuan parlemen belum otomatis membuat undang-undang ini mengikat. Akibatnya, banyak pengusaha, praktisi HR, dan pekerja menanyakan hal yang sama. Kapan aturan baru ini benar-benar berlaku? Artikel ini menjawabnya dengan merujuk UU No. 12 Tahun 2011
LEXmedia. Jangka waktu maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi pertanyaan penting bagi pengusaha maupun pekerja kontrak di Indonesia. Aturan ini menentukan berapa lama hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berlangsung. Selama beberapa tahun terakhir, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencakup UU No. 13/2003, PP No.
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menimbulkan kebingungan bagi pekerja maupun pengusaha, terutama soal hak finansial yang menjadi kewajiban pengusaha. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur cara penghitungan pesangon PHK secara rinci. Namun, banyak pihak masih keliru menafsirkan besarannya karena mengacu pada aturan lama yang telah berubah. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Gelombang efisiensi di berbagai sektor industri kembali memicu kekhawatiran pekerja di Indonesia. Ketika perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pertanyaan tentang perlindungan hukum PHK massal langsung mengemuka. Banyak pekerja tidak memahami hak mereka atas pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jalur hukum jika PHK dilakukan secara sepihak.
LEXmedia. Pemisahan tidak murni Perseroan Terbatas (PT) menjadi strategi restrukturisasi yang diminati pelaku usaha di Indonesia. Skema ini memungkinkan sebuah perseroan mengalihkan sebagian aktiva dan pasivanya kepada entitas anak, tanpa membubarkan perseroan induk. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan mekanisme ini untuk memisahkan lini bisnis, menyiapkan anak usaha baru, atau
LEXmedia. Pengakhiran PKWT sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pengusaha maupun pekerja kontrak. Banyak pihak tidak memahami bahwa pengakhiran PKWT tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebaliknya, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur secara ketat alasan, tata cara, hingga konsekuensi dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan panduan hukum praktis mengenai pengakhiran PKWT
LEXmedia. Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebelum kontrak kerja berakhir kerap membingungkan pekerja kontrak di Indonesia. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa hukum ketenagakerjaan melindungi mereka secara spesifik dalam situasi ini. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak finansial, serta langkah praktis yang dapat
LEXmedia. Pertanyaan tentang menolak mutasi kerja kerap muncul ketika perusahaan memindahkan pekerja ke unit, jabatan, atau kota lain. Banyak pekerja khawatir keputusan menolak mutasi kerja akan langsung berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jawabannya tidak sesederhana itu. Hukum ketenagakerjaan Indonesia membedakan mutasi yang sah dan mutasi yang cacat prosedur. Artikel
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.
LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama
