Tag: PP 51/2023

Analisis hukum SK Pegawai sebagai jaminan kredit di meja kerja perbankan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kepastian Hukum SK Pegawai sebagai Jaminan Kredit

LEXmedia. Praktik perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia kerap menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai sebagai syarat pengajuan kredit. Fenomena ini lazim ditemukan pada kredit multiguna, kredit tanpa agunan, maupun pinjaman melalui koperasi karyawan. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah SK Pegawai sebagai jaminan kredit benar-benar memiliki kepastian hukum? Artikel

Investor asing berdiskusi risiko hukum pelanggaran aturan upah minimum ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Risiko Hukum Investor Asing Langgar Upah Minimum

LEXmedia. Indonesia terus menjadi destinasi unggulan investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Iklim investasi yang semakin terbuka menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha internasional. Namun, tidak sedikit perusahaan asing yang mengabaikan kewajiban hukum ketenagakerjaan domestik, khususnya aturan upah minimum. Risiko hukum investor asing yang melanggar ketentuan upah minimum