LEXmedia. Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini turut membawa ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan Audit Keamanan Informasi bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban ini bertujuan melindungi data pengguna sekaligus menjaga keandalan layanan digital. Selain itu, regulasi ini
LEXmedia. Setiap penyelenggara platform digital di Indonesia menghadapi satu kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban itu adalah pendaftaran PSE Lingkup Privat kepada pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun penyelenggara asing yang melayani pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas tata cara dan dasar
LEXmedia. Transaksi digital tumbuh pesat di Indonesia. Perjanjian jual beli, kerja sama bisnis, hingga pinjam meminjam kini banyak dilakukan tanpa tanda tangan basah. Pertanyaannya, apakah kontrak yang dibuat secara digital tersebut mengikat secara hukum? Jawabannya ya, selama memenuhi syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Artikel ini
LEXmedia. Konten fitnah dan berita bohong di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan jam. Oleh karena itu, banyak korban mencari cara take down konten fitnah secara cepat dan sah menurut hukum. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP Nasional hingga aturan
LEXmedia. Percakapan WhatsApp kini menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi bisnis, kesepakatan kerja, hingga komunikasi rumah tangga. Ketika sengketa perdata muncul, pertanyaan yang paling sering diajukan klien kepada praktisi hukum adalah apakah bukti digital chat WhatsApp bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Pertanyaan ini wajar muncul karena screenshot
LEXmedia. Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Transaksi online yang terus meningkat membuat data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data tersebut. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai perlindungan data
LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Kita sedang memasuki era transformasi digital yang sangat masif. Efisiensi dalam persetujuan dokumen kini bergeser sepenuhnya ke ranah elektronik. Namun, tantangan mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian digital sering muncul. Oleh karena itu, kita harus memahami legalitas tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam kontrak bisnis. Fokus pada penggunaan TTE tersertifikasi
