LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Kita sedang memasuki era transformasi digital yang sangat masif. Efisiensi dalam persetujuan dokumen kini bergeser sepenuhnya ke ranah elektronik. Namun, tantangan mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian digital sering muncul. Oleh karena itu, kita harus memahami legalitas tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam kontrak bisnis. Fokus pada penggunaan TTE tersertifikasi
