LEXmedia. Praktik korupsi dalam proyek negara tidak hanya melibatkan individu. Namun, skandal tersebut juga kerap melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis formal. Fenomena ini mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk memperluas subjek hukum pada badan usaha. Kita perlu memahami secara mendalam skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi proyek negara
LEXmedia. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjamin pasokan energi nasional. Produksi minyak domestik terus merosot hingga sekitar 600.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional melebihi 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, ketergantungan impor semakin dalam dan tidak terelakkan. Oleh karena itu, pengadaan minyak bumi menjadi isu strategis yang
LEXmedia. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Para pelaku kejahatan terus mengembangkan modus operandi mereka demi menyembunyikan uang hasil haram. Salah satu strategi yang sering mereka gunakan adalah mengalihkan dana melalui badan hukum atau perusahaan. Oleh karena itu, publik perlu memahami secara mendalam
LEXmedia. Pencucian uang tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merugikan bagi perekonomian dan tatanan negara Indonesia. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia selalu hadir sebagai lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), khususnya korupsi. Oleh karena itu, memahami kerangka hukumnya secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku
LEXmedia. Penegakan hukum sektor kehutanan menghadapi tantangan yang sangat kompleks seiring maraknya jaringan penyelundupan kayu lintas batas negara. Praktik ilegal ini merugikan penerimaan negara secara masif. Selain itu, kejahatan tersebut mengancam kelestarian hutan Indonesia dan merusak ekosistem global secara permanen. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan dan penegakan hukum sektor
LEXmedia. Lanskap regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia terus berevolusi secara dinamis demi menjaga stabilitas pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan melalui standarisasi profesi yang berinteraksi langsung dengan industri keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang OJK di Sektor Jasa Keuangan kini menjadi
