LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi
LEXmedia. Pemerintah Indonesia segera menerapkan kebijakan fiskal terbaru yang menyasar sektor teknologi. Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini memicu diskusi hangat mengenai Dampak PPN 12 Persen terhadap Harga Layanan Digital Internasional 2026. Banyak pengguna layanan streaming dan iklan digital merasa khawatir. Mereka memprediksi biaya
LEXmedia. Kebijakan fiskal Indonesia memasuki babak baru pada tahun 2026 dengan implementasi tarif pajak yang lebih selektif. Pemerintah secara resmi menargetkan segmen tertentu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keadilan sosial. Salah satu isu utama yang muncul adalah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Barang Mewah 2026 pada Sektor Ritel. Kebijakan
