LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai kebijakan dan mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru di Indonesia.
Pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum terhadap korban melalui berbagai regulasi. Selain itu, Mahkamah Agung turut menerbitkan pedoman teknis agar proses pengajuan restitusi berjalan lebih pasti. Sebagai hasilnya, korban memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Pembahasan berikut mengulas dasar hukum, pihak berwenang, dan tahapan pengajuan restitusi secara komprehensif.
Dasar Hukum Restitusi Korban Tindak Pidana
Beberapa peraturan menjadi landasan pelaksanaan restitusi korban tindak pidana di Indonesia.
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan. Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP Nasional menempatkan pembayaran ganti rugi sejajar dengan pidana tambahan lainnya. Selanjutnya, Pasal 94 KUHP Nasional menegaskan bahwa hakim dapat mewajibkan terpidana membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya melalui putusan pengadilan.
Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Undang-undang ini memperluas mekanisme restitusi melalui Pasal 19 hingga Pasal 22. Hakim wajib mencantumkan besaran restitusi dalam amar putusan. Apabila terpidana menolak membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang melelang harta sitaan milik terpidana. Selain itu, undang-undang ini mengatur Dana Abadi Korban sebagai jaring pengaman ketika pelaku tidak mampu membayar.
Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme secara lebih rinci.
Keempat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.
Dengan demikian, keempat regulasi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum bagi korban.
Pihak yang Berhak Mengajukan Restitusi
Pasal 8 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Pihak tersebut meliputi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, penuntut umum, dan korban itu sendiri. Namun, apabila korban berstatus anak, pengajuan dilakukan oleh orang tua, wali, ahli waris, kuasa hukum, atau LPSK sesuai Pasal 5 ayat (3) Perma tersebut.
Tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi korban tindak pidana mencakup pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, serta tindak pidana terhadap anak. Selain itu, LPSK berwenang menetapkan jenis tindak pidana lain yang layak memperoleh restitusi melalui keputusan resmi. Oleh karena itu, korban perlu memastikan jenis tindak pidana yang dialaminya termasuk kategori yang diatur dalam peraturan.
Mekanisme Pengajuan Restitusi Korban Tindak Pidana
Proses pengajuan restitusi korban tindak pidana menempuh beberapa tahapan berurutan.
Tahap pertama, korban atau kuasanya menyampaikan permohonan tertulis kepada LPSK. Permohonan tersebut memuat identitas korban, uraian kerugian, dan bukti pendukung.
Tahap kedua, LPSK melakukan verifikasi dan penelaahan kelayakan permohonan. Selanjutnya, LPSK menyampaikan rekomendasi kepada penuntut umum jika perkara belum diputus pengadilan.
Tahap ketiga, penuntut umum menyertakan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan atau tuntutan pidana. Namun, apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan permohonan penetapan restitusi secara terpisah kepada pengadilan.
Tahap keempat, majelis hakim memeriksa permohonan tersebut sesuai PerMA Nomor 1 Tahun 2022 dan menetapkan besaran restitusi dalam putusan.
Tahap terakhir, jaksa melaksanakan eksekusi putusan restitusi. Jika terpidana tidak membayar dalam batas waktu yang ditentukan, jaksa melelang aset sitaan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Sebagai hasilnya, korban tetap memperoleh haknya meskipun pelaku tidak memiliki itikad baik membayar secara sukarela.
Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana
Meskipun regulasi restitusi korban tindak pidana semakin komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala di lapangan. Terpidana kerap tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar ganti rugi. Selain itu, proses verifikasi kerugian immateriil korban membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, kehadiran Dana Abadi Korban dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menjadi solusi penting ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi.
Selain itu, minimnya pemahaman korban terhadap prosedur hukum turut menghambat pengajuan restitusi. Banyak korban tidak mengetahui bahwa LPSK dapat mendampingi mereka sejak tahap penyidikan. Sebagai hasilnya, pendampingan hukum profesional menjadi kunci agar korban memperoleh haknya secara optimal.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Korban tindak pidana sebaiknya segera melapor kepada LPSK begitu peristiwa pidana terjadi. Dengan demikian, proses pendampingan dan pengajuan restitusi korban tindak pidana dapat berjalan sejak tahap awal penyidikan. Selain itu, korban perlu menyiapkan bukti kerugian secara lengkap, termasuk dokumen medis, kuitansi, dan keterangan saksi.
Bagi aparat penegak hukum, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjadi kewajiban dalam setiap penanganan perkara yang melibatkan korban. Oleh karena itu, konsultasi dengan praktisi hukum berpengalaman sangat dianjurkan agar permohonan restitusi disusun secara tepat. Dengan pemahaman yang memadai, korban tindak pidana dapat memperoleh pemulihan hak restitusi secara adil dan berkepastian hukum.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu restitusi korban tindak pidana?
Restitusi korban tindak pidana adalah ganti kerugian materiil dan immateriil yang wajib dibayarkan pelaku atau ahli warisnya kepada korban berdasarkan putusan pengadilan. Ganti rugi ini mencakup kehilangan kekayaan, penghasilan, biaya pengobatan, hingga penderitaan psikis akibat tindak pidana. Restitusi berbeda dengan kompensasi yang bersumber dari negara melalui LPSK.
2. Siapa yang berhak mengajukan permohonan restitusi?
LPSK, penyidik, penuntut umum, dan korban berhak mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Apabila korban berstatus anak, permohonan diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, kuasa hukum, atau LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum putusan dijatuhkan maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022.
3. Bagaimana jika terpidana tidak mampu membayar restitusi?
Apabila terpidana tidak mampu membayar, jaksa berwenang melelang harta sitaan miliknya untuk melunasi kewajiban ganti rugi. Jika hasil lelang tidak mencukupi, negara mengambil alih pemulihan korban melalui Dana Abadi Korban sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, sehingga hak korban tetap terpenuhi secara bertahap.
4. Berapa lama batas waktu pembayaran restitusi setelah putusan?
Terpidana wajib membayar restitusi dalam waktu 30 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa pembayaran, jaksa berwenang melelang harta kekayaan sitaan terpidana untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
5. Apa perbedaan restitusi dan kompensasi bagi korban?
Restitusi dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga langsung kepada korban, sedangkan kompensasi bersumber dari negara melalui LPSK. Kompensasi diberikan khusus untuk korban pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, dan kekerasan seksual yang haknya belum terpenuhi penuh oleh pelaku tindak pidana.
