Tag: RUPS

Tim direksi dan konsultan hukum membahas restrukturisasi utang perusahaan di ruang rapat korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restrukturisasi Utang Perusahaan di Luar Pengadilan

LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan

Notaris dan pemegang saham menandatangani akta pengalihan saham tanpa RUPS di kantor hukum Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pengalihan Saham PT Tanpa RUPS

LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta

Dokumen akta notaris dan lembar saham dalam proses konversi utang menjadi saham di ruang rapat korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Konversi Utang Jadi Saham Penyetoran Modal PT

LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.

RUPS membahas pengangkatan kembali direksi Perseroan Terbatas yang habis masa jabatan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Pengangkatan Direksi Perseroan

LEXmedia. Banyak pelaku usaha di Indonesia baru menyadari masalah ini ketika sudah terlambat. Masa jabatan direksi berakhir, namun perusahaan tidak segera menindaklanjuti. Padahal, pengangkatan kembali direksi perseroan wajib melalui prosedur hukum yang jelas. Kelalaian pada tahap ini dapat menimbulkan risiko besar bagi keabsahan tindakan korporasi. Artikel ini membahas prosedur pengangkatan

Proses akuisisi saham PT dalam rapat RUPS di ruang rapat korporat modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Akuisisi Saham PT dan Perlindungan Hak Minoritas

LEXmedia. Akuisisi saham PT merupakan salah satu strategi korporasi yang paling sering ditempuh investor untuk menguasai pengendalian suatu Perseroan Terbatas. Namun, proses ini tidak boleh dijalankan secara serampangan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur akuisisi saham PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Proses jual beli saham tanpa RUPS dalam transaksi korporasi PT di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Akibat Hukum Jual Beli Saham Tanpa RUPS

LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran

Pengacara korporat meninjau dokumen struktur pemilik manfaat PMA di kantor hukum Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penentuan Pemilik Manfaat Perusahaan PMA

LEXmedia. Investor asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia kerap menganyam struktur kepemilikan berlapis. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa pemilik manfaat PMA sesungguhnya menjadi krusial, bukan sekadar formalitas administratif. Regulator memakai konsep ini untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar mengendalikan atau menikmati manfaat dari sebuah Penanaman Modal Asing (PMA), bukan hanya

Rapat direksi membahas perubahan susunan pengurus PT di ruang korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Perubahan Pengurus Perusahaan/PT

LEXmedia. Perubahan susunan pengurus perusahaan (PT) menjadi kebutuhan rutin bagi banyak perseroan di Indonesia. Kebutuhan ini muncul saat direktur mengundurkan diri, komisaris diganti, atau pemegang saham menambah jajaran manajemen. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut keabsahan hukum tindakan perseroan di hadapan pihak ketiga. Artikel ini membahas dasar

Prosedur likuidasi Perseroan Terbatas dalam proses pemeriksaan dokumen hukum perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas

LEXmedia. Prosedur likuidasi Perseroan Terbatas (PT) adalah proses hukum untuk menyelesaikan seluruh urusan perseroan sebelum berakhir sebagai badan hukum. Tahap ini penting karena pembubaran PT tidak menghapus kewajiban hukum secara otomatis. Oleh karena itu, pemegang saham, direksi, dan likuidator harus mengikuti prosedur yang benar agar tidak menimbulkan sengketa. Dalam praktik,

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.