LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi tentang Dewan Pengawas Syariah PT pada 16 Maret 2026. Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 itu menguji mekanisme pengangkatan DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku utuh. Namun, pertimbangan hukum
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta
LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
LEXmedia. Banyak pelaku usaha di Indonesia baru menyadari masalah ini ketika sudah terlambat. Masa jabatan direksi berakhir, namun perusahaan tidak segera menindaklanjuti. Padahal, pengangkatan kembali direksi perseroan wajib melalui prosedur hukum yang jelas. Kelalaian pada tahap ini dapat menimbulkan risiko besar bagi keabsahan tindakan korporasi. Artikel ini membahas prosedur pengangkatan
LEXmedia. Akuisisi saham PT merupakan salah satu strategi korporasi yang paling sering ditempuh investor untuk menguasai pengendalian suatu Perseroan Terbatas. Namun, proses ini tidak boleh dijalankan secara serampangan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur akuisisi saham PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
LEXmedia. Investor asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia kerap menganyam struktur kepemilikan berlapis. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa pemilik manfaat PMA sesungguhnya menjadi krusial, bukan sekadar formalitas administratif. Regulator memakai konsep ini untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar mengendalikan atau menikmati manfaat dari sebuah Penanaman Modal Asing (PMA), bukan hanya
LEXmedia. Perubahan susunan pengurus perusahaan (PT) menjadi kebutuhan rutin bagi banyak perseroan di Indonesia. Kebutuhan ini muncul saat direktur mengundurkan diri, komisaris diganti, atau pemegang saham menambah jajaran manajemen. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut keabsahan hukum tindakan perseroan di hadapan pihak ketiga. Artikel ini membahas dasar
