LEXmedia. Banyak perusahaan di Indonesia masih mengabaikan kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, kedua dokumen ini menentukan legalitas operasional gedung usaha. Oleh karena itu, memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PBG SLF menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap pelaku usaha. Artikel ini menyajikan panduan
LEXmedia. Pencabutan NIB otomatis kini menjadi risiko nyata bagi pelaku usaha di Indonesia. Sistem OSS RBA secara berkala memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan. Ketidakpatuhan ini dapat berujung pada pencabutan NIB otomatis tanpa proses litigasi panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum dan mekanisme sanksi tersebut
LEXmedia. Setiap pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan berusaha memiliki kewajiban administratif penting, yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kewajiban ini sering luput dari perhatian, padahal konsekuensinya cukup serius bagi kelangsungan izin usaha. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, subjek wajib lapor, dan mekanisme pelaporan menjadi hal krusial bagi
LEXmedia. Sanksi tidak memiliki sertifikat standar kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha berisiko tinggi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan perizinan berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami konsekuensi hukum jika beroperasi tanpa dokumen legalitas yang sesuai kategori risikonya. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Eksekusi putusan PTUN masih menjadi persoalan klasik dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya langsung mengikat pejabat tergugat. Namun, dalam praktiknya, banyak pejabat tata usaha negara enggan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi pencari keadilan:
LEXmedia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih ketat. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai menerapkan tindakan tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami sanksi administratif BPJPH terhadap kepatuhan regulasi sertifikasi produk halal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian
LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Banyak institusi pendidikan langsung mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi tersebut biasanya berupa pembekuan hak akademik temporer bagi mahasiswa atau dosen yang terlibat. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali muncul di
LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi
LEXmedia. Indonesia baru saja memasuki era baru dalam perlindungan anak di dunia maya. Pemerintah secara resmi mulai menerapkan regulasi ketat bagi para penyelenggara sistem elektronik. Penegakan hukum ini berfokus pada Sanksi Administratif Platform Medsos Melanggar Permen Komdigi 9/2026 yang telah berjalan selama satu bulan. Aturan ini mewajibkan setiap platform digital
