Tag: Sanksi Administratif

Efektivitas Penerapan sanksi administratif BPJPH bagi kepatuhan sertifikasi halal pelaku usaha
Artikel
Redaksi LEXmedia

Efektivitas Sanksi BPJPH Produk Halal

LEXmedia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih ketat. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai menerapkan tindakan tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami sanksi administratif BPJPH terhadap kepatuhan regulasi sertifikasi produk halal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian

Ilustrasi palu sidang pengadilan untuk menganalisis apakah skorsing kampus menghapus tuntutan pidana pelecehan seksual
Artikel
Redaksi LEXmedia

Skorsing Kampus dan Pidana Kekerasan Seksual

LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Banyak institusi pendidikan langsung mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi tersebut biasanya berupa pembekuan hak akademik temporer bagi mahasiswa atau dosen yang terlibat. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali muncul di

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Infografis mekanisme Sanksi Administratif Platform Medsos Melanggar Permen Komdigi 9/2026 dengan logo kementerian
Artikel
Redaksi LEXmedia

Permen Komdigi 9/2026 Sanksi Administratif Platform Medsos

LEXmedia. Indonesia baru saja memasuki era baru dalam perlindungan anak di dunia maya. Pemerintah secara resmi mulai menerapkan regulasi ketat bagi para penyelenggara sistem elektronik. Penegakan hukum ini berfokus pada Sanksi Administratif Platform Medsos Melanggar Permen Komdigi 9/2026 yang telah berjalan selama satu bulan. Aturan ini mewajibkan setiap platform digital