LEXmedia. Konflik tanah masih menjadi persoalan hukum paling rumit di Indonesia. Petani, masyarakat adat, dan korporasi kerap memperebutkan lahan yang sama. Karena itu, pemahaman tentang penyelesaian konflik agraria kini menjadi kebutuhan praktis. Terlebih, DPR mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Artikel ini menguraikan dasar hukum, tahapan, dan
LEXmedia. Kehilangan bukti hak atas tanah membuat pemilik properti panik. Namun, pemerintah sudah menyiapkan jalur hukum yang jelas melalui transformasi sertipikat elektronik. Artikel ini membahas tata cara mengurus sertipikat tanah hilang atau rusak berdasarkan peraturan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, pembahasan mencakup dasar hukum, syarat dokumen, dan langkah praktis agar proses
LEXmedia. Balik nama sertipikat tanah elektronik menjadi kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat yang membeli, mewarisi, atau menerima hibah tanah. Sejak Kementerian ATR/BPN mendorong digitalisasi layanan pertanahan, prosesnya kini berjalan melalui sistem terintegrasi. Namun, banyak pemilik tanah masih bingung memahami alur dan dasar hukumnya. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Ancaman mafia tanah terus berevolusi menjadi tantangan serius bagi kepastian hukum di Indonesia. Fenomena ini merupakan kejahatan pertanahan yang terencana, terstruktur, dan seringkali terorganisir. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah hukum menghadapi sengketa tanah dengan mafia tanah yang tepat. Kejahatan ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen dan manipulasi surat keterangan
