Tag: Tanggung Jawab Direksi

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.

Penerapan asas piercing the corporate veil ketika PT Perorangan pailit hukum di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Asas Piercing the Corporate Veil PT Perorangan Pailit

LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul

Ilustrasi dokumen legalitas untuk memenuhi perlindungan hukum hak mantan pekerja perusahaan pailit
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Mantan Pekerja Perusahaan Pailit

LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.

Analisis mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Pembagian Dividen Interim Direksi

LEXmedia. Pembagian keuntungan perusahaan sebelum akhir tahun buku sering menjadi pilihan menarik bagi pemegang saham. Namun, keputusan korporasi ini menyimpan risiko hukum yang sangat besar bagi manajemen. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi menjadi benteng pertahanan utama korporasi. Direksi tidak boleh gegabah dalam

Ilustrasi rapat dewan direksi membahas tanggung jawab hukum dewan Direksi dalam kegagalan perlindungan data pribadi Konsumen dengan latar belakang logo UU PDP dan keamanan siber
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Direksi Kegagalan Perlindungan Data

LEXmedia. Transformasi digital saat ini memaksa korporasi untuk mengelola data dalam skala yang masif. Namun, perkembangan ini juga melahirkan risiko hukum yang sangat serius bagi manajemen puncak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aspek keamanan informasi kini menjadi mandat hukum yang sangat ketat.