Tag: UMK

Praktisi hukum memeriksa dokumen syarat tarif PNBP nol rupiah di kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Persyaratan Tarif PNBP Nol Rupiah

LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah

Investor asing berdiskusi risiko hukum pelanggaran aturan upah minimum ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Risiko Hukum Investor Asing Langgar Upah Minimum

LEXmedia. Indonesia terus menjadi destinasi unggulan investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Iklim investasi yang semakin terbuka menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha internasional. Namun, tidak sedikit perusahaan asing yang mengabaikan kewajiban hukum ketenagakerjaan domestik, khususnya aturan upah minimum. Risiko hukum investor asing yang melanggar ketentuan upah minimum

Efektivitas Penerapan sanksi administratif BPJPH bagi kepatuhan sertifikasi halal pelaku usaha
Artikel
Redaksi LEXmedia

Efektivitas Sanksi BPJPH Produk Halal

LEXmedia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih ketat. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai menerapkan tindakan tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami sanksi administratif BPJPH terhadap kepatuhan regulasi sertifikasi produk halal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian