LEXmedia. Dalam dinamika demokrasi Indonesia, kebebasan menyampaikan opini terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, praktik penegakan hukum di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Kondisi ini memicu pertanyaan apakah kritik kebijakan publik bisa dipidana pencemaran nama baik? Kita perlu mencermati
LEXmedia. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia kian mengkhawatirkan, salah satu kasus hukum yang paling menyita perhatian adalah kejahatan penyelundupan sisik trenggiling (Manis javanica). Komoditas ini bernilai fantastis di pasar gelap internasional karena kerap menjadi bahan baku obat tradisional dan aksesori mewah. Sebagai akibatnya, populasi satwa ini berada di ambang
LEXmedia. Pertumbuhan industri Multi-Level Marketing (MLM) di Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan praktik ilegal. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena banyak masyarakat terjebak dalam penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menerbitkan regulasi baru. Regulasi
LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang
LEXmedia. Menerima surat peringatan atau somasi seringkali memicu kepanikan instan bagi siapa saja. Terlebih lagi, jika surat tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan di ruang digital. Namun, langkah awal yang paling krusial adalah tetap tenang dan tidak merespons secara emosional. Artikel ini akan membahas menghadapi somasi pencemaran nama baik
LEXmedia. Reputasi dan kehormatan merupakan aset yang berharga bagi setiap individu di tengah pesatnya arus informasi digital. Namun, serangan terhadap nama baik melalui media sosial kini semakin sering terjadi dan berdampak fatal. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami tentang hak korban pencemaran nama baik mengajukan ganti rugi perdata sebagai langkah
LEXmedia. Lanskap informasi digital di Indonesia mengalami transformasi radikal yang memicu kerentanan masif terhadap disinformasi terstruktur. Penyebaran hoaks kini bukan sekadar masalah etika, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tafsir hukum delik menyebarkan berita bohong sebagai panduan literasi. Pemerintah merespons fenomena ini
LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu fokus yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana menyerang kehormatan. Oleh karena itu, masyarakat dan praktisi hukum wajib memahami regulasi terbaru ini. Artikel ini akan mengulas secara
