LEXmedia. Konten fitnah dan berita bohong di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan jam. Oleh karena itu, banyak korban mencari cara take down konten fitnah secara cepat dan sah menurut hukum. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP Nasional hingga aturan
LEXmedia. Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) ilegal masih marak terjadi di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Banyak konsumen mengalami intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi saat proses penagihan berlangsung. Padahal, hukum Indonesia telah mengatur batasan tegas mengenai cara penagihan yang sah. Oleh karena itu, memahami legalitas penagihan pinjaman online ilegal
LEXmedia. Aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terbaru resmi mengubah lanskap perdagangan elektronik di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 pada 8 Juni 2026. Regulasi ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang berjualan secara daring wajib memahami
LEXmedia. Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Transaksi online yang terus meningkat membuat data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data tersebut. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai perlindungan data
LEXmedia. Dalam era digital yang semakin terintegrasi, platform e-commerce menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sangat vital. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat risiko hukum yang sangat serius bagi kelangsungan bisnis. Mitigasi risiko sanksi pemblokiran sistem elektronik pelaku usaha e-commerce kini menjadi agenda krusial bagi setiap jajaran direksi. Sanksi
LEXmedia. Transformasi digital telah membawa lanskap bisnis global dan nasional ke era baru yang serba otomatis. Saat ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi ini telah merambah praktik pembuatan, analisis, hingga eksekusi perjanjian komersial. Oleh karena itu, kita perlu meninjau secara kritis mengenai legalitas penggunaan AI
LEXmedia. Menerima surat peringatan atau somasi seringkali memicu kepanikan instan bagi siapa saja. Terlebih lagi, jika surat tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan di ruang digital. Namun, langkah awal yang paling krusial adalah tetap tenang dan tidak merespons secara emosional. Artikel ini akan membahas menghadapi somasi pencemaran nama baik
LEXmedia. Lanskap informasi digital di Indonesia mengalami transformasi radikal yang memicu kerentanan masif terhadap disinformasi terstruktur. Penyebaran hoaks kini bukan sekadar masalah etika, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tafsir hukum delik menyebarkan berita bohong sebagai panduan literasi. Pemerintah merespons fenomena ini
LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
