LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXMedia. Teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat pesat. Salah satu produknya adalah teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara secara nyata. Fenomena ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami Aspek Hukum Penyebaran Konten Deepfake AI berdasarkan UU ITE sebagai panduan literasi digital. Pemerintah Indonesia
LEXmedia. Perdagangan digital lintas batas negara kini telah menjadi bagian erat dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kita dapat membeli berbagai macam barang dari luar negeri dengan sangat mudah melalui gawai. Namun, kemudahan belanja ini memicu risiko hukum yang cukup besar bagi para pembeli domestik. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis
LEXmedia. Dunia bisnis saat ini mengandalkan transaksi digital sebagai tulang punggung ekonomi modern yang sangat efisien. Perusahaan kini mulai meninggalkan formalitas kertas dan beralih sepenuhnya pada kontrak elektronik (e-contract). Namun, penggunaan teknologi ini membawa tantangan hukum yang baru bagi para praktisi hukum korporasi. Kita harus memahami kekuatan pembuktian log aktivitas
LEXmedia. Lanskap perdagangan elektronik di Indonesia kini mengalami transformasi regulasi yang sangat signifikan. Saat ini, marketplace bukan lagi sekadar penyedia infrastruktur pasif bagi penjual dan pembeli. Pertumbuhan transaksi digital yang masif juga membawa risiko peredaran barang tiruan yang merugikan pemegang merek. Oleh karena itu, dewan direksi harus memahami tanggung jawab
LEXmedia. Fenomena perjudian daring kini merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Praktik ini menyebar luas melalui jaringan internet dengan akses yang sangat mudah. Oleh karena itu, kita perlu memahami jerat hukum judi online bagi pemilik dan penyedia platform tersebut. Penyelenggara judi online menghadapi ancaman pidana serius dari kerangka hukum
LEXmedia. Era digital mengubah cara kita berkomunikasi secara total. Saat ini, jejak digital menjadi instrumen pembuktian dominan dalam ruang sidang perdata. Banyak orang mempertanyakan mengenai Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Sidang Perceraian di tahun 2026 ini. Percakapan singkat di aplikasi pesan sering kali menjadi saksi bisu dalam sengketa rumah tangga.
LEXmedia. Kita sedang memasuki era transformasi digital yang sangat masif. Efisiensi dalam persetujuan dokumen kini bergeser sepenuhnya ke ranah elektronik. Namun, tantangan mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian digital sering muncul. Oleh karena itu, kita harus memahami legalitas tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam kontrak bisnis. Fokus pada penggunaan TTE tersertifikasi
LEXmedia. Penggunaan delik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami peningkatan signifikan dalam ranah hukum pidana. Fenomena ini berdampak langsung pada volume permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka. Kita memahami bahwa status penahanan merupakan bentuk intervensi paling keras terhadap hak asasi individu. Oleh karena itu, Mekanisme Penangguhan Penahanan dalam Kasus
LEXmedia. Maraknya praktik perjudian daring di Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib memahami Jerat Hukum Judi Online bagi Pemain dan Promotor Menurut KUHP Nasional terbaru. Fenomena ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa. Namun, ini merupakan kejahatan siber terstruktur yang melibatkan
