LEXmedia. Legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia kini bergantung pada izin dan pengawasan OJK. Sejak 10 Januari 2025, OJK mengambil alih pengaturan kripto dari Bappebti. Namun, banyak orang masih bertanya apakah jual beli kripto itu sah. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan kerangka hukum terbaru. Pembahasan mencakup POJK 27/2024, POJK
LEXmedia. Industri jasa keuangan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia kini beroperasi di bawah payung hukum yang lebih ketat. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan memperketat syarat usia BNPL dan batas penghasilan calon debitur. Aturan ini tertuang dalam dua regulasi baru. Pertama, Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. Kedua,
LEXmedia. Larangan jual data pengguna pinjol kini menjadi salah satu fokus utama regulasi jasa keuangan digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2026 pada 5 Agustus 2026 untuk memperkuat perlindungan data pengguna pinjaman online. Peraturan ini melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
LEXmedia. Audit kepatuhan hukum ESG kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sejak 2017. Selain itu, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat basis hukum pengawasan ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyusun mekanisme audit
LEXmedia. Penjaminan emisi efek merupakan salah satu pilar penting dalam proses penawaran umum di pasar modal Indonesia. Underwriter, atau penjamin emisi efek, bertindak sebagai jembatan antara emiten dan investor publik. Namun, peran strategis ini memikul tanggung jawab hukum underwriter yang cukup berat. Kesalahan dalam proses penjaminan emisi dapat berujung pada
LEXmedia. Reformasi pengawasan sektor keuangan nasional memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 139/PUU-XXIII/2025 mengoreksi norma pembayaran manfaat pensiun dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tidak lama setelah putusan tersebut diucapkan, pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4
LEXmedia. Legalitas fintech derivatif aset keuangan digital menjadi isu krusial bagi pelaku usaha teknologi finansial di Indonesia. Minat masyarakat terhadap instrumen investasi digital terus meningkat setiap tahun. Namun, kompleksitas produk derivatif menuntut kepastian hukum yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun kerangka regulasi
