Tag: UU 06/2023

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Panduan tata cara gugatan sengketa tata usaha negara fiktif positif di persidangan PTUN
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tata Cara Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif

LEXmedia. Dinamika administrasi pemerintahan di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat serta pelaku usaha. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai benteng terakhir untuk menguji legalitas tindakan atau keputusan pejabat publik. Namun, dalam modernisasi pelayanan publik, kita perlu memahami sebuah mekanisme krusial untuk mempercepat kepastian hukum, yaitu mekanisme Fiktif

Panduan Regulasi Hak Lembur Karyawan dan Batas Jam Kerja Menurut UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Lembur dan Batas Jam Kerja Karyawan

LEXmedia. Pengelolaan waktu kerja menjadi salah satu area paling sensitif dalam hubungan industrial di Indonesia saat ini. Keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan pemenuhan hak normatif pekerja wajib dijaga secara ketat. Pemerintah telah menetapkan regulasi jelas yang mengatur tata cara ini demi menghindari eksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hak

Ilustrasi prosedur merger startup: mitigasi risiko PHK dan pengalihan aset digital dalam rapat direksi korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Merger Startup: Mitigasi Risiko PHK dan Pengalihan Aset Digital

LEXmedia. Aksi korporasi dalam ekosistem teknologi Indonesia kini menjadi strategi utama untuk mencapai efisiensi dan dominasi pasar. Namun, di balik potensi pertumbuhan tersebut, dewan direksi harus menghadapi kompleksitas hukum yang sangat tinggi. Memahami prosedur merger startup: mitigasi risiko PHK dan pengalihan aset digital merupakan prasyarat mutlak sebelum mengeksekusi perjanjian penggabungan.

Ilustrasi analisis aspek hukum penggunaan AI dalam proses rekrutmen karyawan di Indonesia dengan latar belakang palu hakim digital
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Penggunaan AI di Rekrutmen Karyawan

LEXmedia. Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tulang punggung efisiensi baru dalam manajemen sumber daya manusia. Berbagai perusahaan besar mulai mengadopsi algoritma cerdas untuk memfilter ribuan pelamar kerja dalam waktu singkat. Namun, di balik kecepatan operasional tersebut, muncul tantangan serius mengenai kepastian regulasi. Kita sebagai praktisi hukum harus memahami secara mendalam

Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP bagi karyawan kontrak sesuai PP No 6 Tahun 2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja Kontrak

LEXmedia. Perlindungan sosial dan hak bagi pekerja kontrak di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Pemerintah memperkuat jaring pengaman bagi mereka yang terkena PHK melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja Kontrak kini mengacu pada landasan hukum UU No. 6/2023 dan regulasi terbaru

Analisis Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta Kerja untuk strategi restrukturisasi utang korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme PKPU dan Kepailitan Pasca Revisi UU Cipta Kerja

LEXmedia. Lanskap bisnis di Indonesia terus mengalami evolusi yang menuntut adaptasi cepat terhadap regulasi dinamis. Kesulitan keuangan entitas bisnis seringkali menjadi keniscayaan akibat guncangan ekonomi global maupun manajemen internal. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan instrumen hukum yang handal untuk menyelesaikan sengketa utang. Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta

Ilustrasi palu hakim dan berkas pendaftaran merek untuk artikel Sengketa Merek Dagang: Ketika Itikad Tidak Baik Menggugurkan Hak Eksklusif
Artikel
Ajis Mujahidin

Mengurai Sengketa Merek karena Itikad Tidak Baik

Dalam dunia usaha, merek bukan sekadar nama yang ditempel di produk. Ia adalah identitas bisnis, alat pembeda, sekaligus aset yang dapat membangun reputasi dan nilai ekonomi. Karena itu, sengketa merek hampir selalu menyentuh dua hal yang sensitif: siapa yang berhak atas tanda tersebut, dan apakah pendaftaran dilakukan dengan itikad baik

Ilustrasi seorang pekerja sedang mempelajari Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 di depan Pengadilan Hubungan Industrial
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja

LEXmedia. Menghadapi pemutusan hubungan kerja tentu bukan hal mudah bagi siapa pun. Namun, Anda harus memahami hak hukum yang berlaku saat ini secara mendalam. Artikel ini menyajikan Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 untuk membantu Anda. Perusahaan seringkali melakukan tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas.