Tag: UU 06/2023

Inspektur lingkungan memeriksa fasilitas pengolahan limbah pabrik manufaktur terkait sanksi pencemaran lingkungan perusahaan manufaktur
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Pencemaran Lingkungan Industri Manufaktur

LEXmedia. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, regulasi mengenai sanksi pencemaran lingkungan perusahaan manufaktur terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan risiko industri. Perusahaan manufaktur wajib memahami kerangka hukum ini secara menyeluruh. Sebab, kelalaian terhadap kewajiban lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.

Kewajiban pendaftaran gudang logistik di Indonesia sesuai regulasi Kementerian Perdagangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Pendaftaran Gudang Logistik

LEXmedia. Sektor logistik Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya arus distribusi barang antar wilayah. Namun, pertumbuhan ini membawa konsekuensi hukum yang sering terabaikan pelaku usaha, yaitu kewajiban pendaftaran gudang logistik. Setiap pemilik gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan wajib memenuhi ketentuan ini sebelum menjalankan operasional secara komersial. Ketentuan tersebut bukan

Praktisi hukum menganalisis risiko hukum perusahaan cangkang pada dokumen korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Risiko Hukum Perusahaan Cangkang

LEXmedia. Risiko hukum perusahaan cangkang kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha di Indonesia. Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mencatat ratusan ribu entitas korporasi tidak memperbarui data administrasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan tegas untuk menertibkan korporasi yang tidak aktif melaporkan perubahan datanya. Artikel ini

Dokumen resmi mengenai regulasi daftar pekerjaan alih daya di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan dan Daftar Pekerjaan Alih Daya

LEXmedia. Dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan yang krusial bagi pelaku usaha. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 (Permenaker No. 7/2026). Regulasi ini secara spesifik menetapkan daftar pekerjaan alih daya yang legal secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan penyedia dan pengguna jasa

Penerapan aturan pekerjaan alih daya terbaru di perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Pekerjaan Alih Daya/Outsourcing 2026

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.

Pengangkatan Dewan Komisaris BUMN dalam rapat resmi dewan komisaris perusahaan negara Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Pengangkatan Komisaris BUMN

LEXmedia. Pengangkatan Dewan Komisaris BUMN merupakan salah satu proses tata kelola perusahaan negara yang paling krusial. Proses ini menentukan kualitas pengawasan atas direksi dan keberlanjutan kinerja Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, pemerintah mengatur mekanisme ini secara ketat melalui berbagai instrumen hukum yang berlapis. Selain itu, pemahaman yang mendalam

Pendirian joint venture PMA PMDN dalam rapat direksi perusahaan investasi Indonesia sesuai Daftar Positif Investasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Joint Venture PMA dan PMDN

LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum

Efektivitas Penerapan sanksi administratif BPJPH bagi kepatuhan sertifikasi halal pelaku usaha
Artikel
Redaksi LEXmedia

Efektivitas Sanksi BPJPH Produk Halal

LEXmedia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih ketat. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai menerapkan tindakan tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami sanksi administratif BPJPH terhadap kepatuhan regulasi sertifikasi produk halal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian

Panduan hukum praktis Tax Holiday bagi Perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus 2026 berdasarkan regulasi PP 20/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tax Holiday Kawasan Ekonomi Khusus

LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus berupaya keras mempercepat laju investasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah memperbarui regulasi insentif fiskal guna menarik perhatian para investor domestik maupun global. Kebijakan strategis ini tertuang secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026). Regulasi tersebut mengatur pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan