Tag: UU 10/1998

Ilustrasi hukum AYDA kreditur separatis kepailitan dalam proses eksekusi agunan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK: AYDA Kreditur Separatis Kepailitan

LEXmedia. Isu AYDA kreditur separatis kepailitan kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perkara Nomor 173/PUU-XXIV/2026. Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Pemohon, PT. Sejin Silicone, mempersoalkan ketiadaan pengecualian mekanisme Agunan yang Diambil

Analisis hukum SK Pegawai sebagai jaminan kredit di meja kerja perbankan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kepastian Hukum SK Pegawai sebagai Jaminan Kredit

LEXmedia. Praktik perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia kerap menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai sebagai syarat pengajuan kredit. Fenomena ini lazim ditemukan pada kredit multiguna, kredit tanpa agunan, maupun pinjaman melalui koperasi karyawan. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah SK Pegawai sebagai jaminan kredit benar-benar memiliki kepastian hukum? Artikel

Petugas bank memeriksa sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data nasabah bank
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Kebocoran Data Nasabah Bank

LEXmedia. Kasus kebocoran data nasabah bank kian marak terjadi seiring digitalisasi layanan perbankan di Indonesia. Nasabah kerap tidak menyadari bahwa data pribadinya, mulai dari nomor identitas hingga riwayat transaksi, tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, memahami perlindungan hukum kebocoran data nasabah bank menjadi kebutuhan