LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
LEXmedia. Kekerasan di tempat kerja bukan lagi isu yang bisa diabaikan oleh pengusaha di Indonesia. Pemerintah telah menegaskan kewajiban pembentukan Satgas kekerasan tempat kerja melalui beberapa regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memahami dasar hukum, struktur, dan fungsi satuan tugas ini agar terhindar dari sanksi administratif maupun risiko
LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Banyak institusi pendidikan langsung mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi tersebut biasanya berupa pembekuan hak akademik temporer bagi mahasiswa atau dosen yang terlibat. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali muncul di
LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia saat ini bukan lagi sekadar fenomena baru yang mengejutkan. Namun, respons hukum yang memadai di lapangan seringkali berjalan lambat daripada kecepatan munculnya laporan korban. Kita wajib mengkaji secara kritis instrumen hukum yang berlaku saat ini, perguruan tinggi selaku pusat ilmu pengetahuan harus
LEXmedia. Merebaknya kasus hukum kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Fenomena tersebut bukan sekadar insiden sporadis, melainkan indikasi adanya kerentanan sistemik yang memerlukan intervensi hukum tegas. Pesantren yang seharusnya menjadi benteng moral kini kerap menjadi sorotan publik akibat pelanggaran berat terhadap perlindungan anak.
LEXmedia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak sejarah hukum di Indonesia. Selama ini, korban kekerasan seksual seringkali menghadapi trauma ganda berupa penderitaan fisik-psikis sekaligus ketakutan mendalam saat berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada 12 April 2022. Pengesahan ini menandai tonggak sejarah penting dalam perlindungan warga negara dari kejahatan seksual di Indonesia. Melalui momentum ini, kita dapat melakukan refleksi empat tahun implementasi UU No. 12/2022 (UU TPKS) penanganan
