LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.
LEXmedia. Kesetaraan gender dalam jajaran direksi kini menjadi isu hukum mendesak bagi korporasi modern. Saat ini, pelaku bisnis wajib memahami pentingnya aspek ini demi kepatuhan regulasi dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengadopsi penerapan kesetaraan gender kepemimpinan perusahaan di Indonesia secara konsisten dan terukur. Langkah strategis ini
LEXmedia. Legal standing serikat pekerja dalam menggugat peraturan perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan isu hukum yang semakin krusial di tengah dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Banyak serikat pekerja menghadapi situasi di mana peraturan yang berlaku di perusahaan dinilai bertentangan dengan perundang-undangan atau merugikan hak-hak pekerja secara nyata. Oleh karena itu,
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu isu paling sensitif dalam ekosistem hubungan industrial di Indonesia. Ketika perusahaan mengalami tekanan finansial hebat, pengurangan karyawan sering kali dianggap sebagai jalan pintas operasional. Namun, regulasi ketat di Indonesia tidak mengizinkan kebijakan tersebut diambil secara sepihak tanpa validasi data yang konkret, perusahaan
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja dan kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyisipkan klausul ultimum remedium PHK dalam perjanjian kerja sebagai instrumen hukum terakhir sebelum pengakhiran kontrak kerja. Namun, apakah klausul semacam ini sah secara hukum? Artikel ini menguraikan
LEXmedia. Dalam dinamika industri modern, pemutusan hubungan kerja (PHK) demi perbaikan operasional menjadi tantangan regulasi yang sangat pelik. Perusahaan seringkali terpaksa mengambil kebijakan restrukturisasi massal guna mempertahankan stabilitas finansial internal. Namun demikian, pemenuhan hak pesangon karyawan korban PHK efisiensi perusahaan tetap menjadi kewajiban hukum yang mutlak dipatuhi. Ketidakjelasan norma yuridis
LEXmedia. Transformasi digital mendorong korporasi mengadopsi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, muncul pertanyaan krusial mengenai legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal. Perusahaan saat ini sering menggunakan algoritma untuk menganalisis efisiensi dan menentukan nasib pekerja secara masif. Meskipun menawarkan kecepatan, proses ini menyimpan risiko hukum yang
LEXmedia. Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tulang punggung efisiensi baru dalam manajemen sumber daya manusia. Berbagai perusahaan besar mulai mengadopsi algoritma cerdas untuk memfilter ribuan pelamar kerja dalam waktu singkat. Namun, di balik kecepatan operasional tersebut, muncul tantangan serius mengenai kepastian regulasi. Kita sebagai praktisi hukum harus memahami secara mendalam
LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu paling sensitif dalam dinamika industri di Indonesia. Namun, pengusaha tetap dapat melakukannya demi keberlangsungan bisnis asalkan mematuhi koridor hukum. Kita perlu memahami bahwa prosedur PHK sah pasca UU Cipta Kerja perusahaan 2026 kini menuntut transparansi dan dokumentasi yang jauh lebih ketat. Pemerintah merancang
