LEXmedia. Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Kehadirannya menandai babak baru hukum ketenagakerjaan nasional. Selama dua dekade, pengusaha dan pekerja berpegang pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
LEXmedia. Perbedaan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja masih menjadi pertanyaan utama bagi pengusaha, praktisi HR, dan pekerja. Kedua rezim mengatur objek yang sama, tetapi dengan titik keseimbangan berbeda. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 kembali mengoreksi sejumlah norma penting. Oleh karena itu, artikel ini memetakan perubahan utama secara
LEXmedia. Jutaan pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas bekerja tanpa kepastian status hukum. Karena itu, pemerintah dan DPR mencoba menutup celah tersebut. Salah satu jalurnya adalah RUU Pekerja Platform yang masuk Prolegnas Prioritas 2026. Namun, pembahasan naskahnya belum menunjukkan kemajuan yang jelas. Artikel ini menganalisis status RUU tersebut dan
LEXmedia. Jangka waktu maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi pertanyaan penting bagi pengusaha maupun pekerja kontrak di Indonesia. Aturan ini menentukan berapa lama hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berlangsung. Selama beberapa tahun terakhir, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencakup UU No. 13/2003, PP No.
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menimbulkan kebingungan bagi pekerja maupun pengusaha, terutama soal hak finansial yang menjadi kewajiban pengusaha. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur cara penghitungan pesangon PHK secara rinci. Namun, banyak pihak masih keliru menafsirkan besarannya karena mengacu pada aturan lama yang telah berubah. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga (PRT) belum memiliki undang-undang khusus. Namun, situasi itu berubah pada 30 April 2026. Presiden mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU 2/2026), dan aturan ini langsung berlaku. Oleh karena itu, pemberi kerja perlu memahami hak pekerja rumah tangga
LEXmedia. Isu fasilitas daycare perusahaan kian ramai dibicarakan seiring meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap kesejahteraan pekerja perempuan. Banyak pemberi kerja bertanya apakah menyediakan tempat penitipan anak merupakan kewajiban hukum atau sekadar benefit tambahan. Pertanyaan ini penting karena menyangkut kepatuhan perusahaan sekaligus hak dasar pekerja yang memiliki anak. Oleh karena itu,
LEXmedia. Kasus penindakan terhadap 164 tenaga kerja asing (TKA) tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada awal 2026 membuktikan bahwa kepatuhan TKA Indonesia bukan sekadar formalitas administratif. Kementerian Ketenagakerjaan menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,17 miliar kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja wajib memahami syarat hukum sebelum
LEXmedia. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam menjadi isu penting di dunia industri Indonesia. Banyak sektor, mulai dari manufaktur hingga ritel, mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Oleh karena itu, pemerintah menyusun aturan khusus untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Artikel ini mengulas dasar hukum, kewajiban pengusaha, serta
LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
