LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, memahami dampak KUHP Nasional terhadap hak terdakwa menjadi kebutuhan mendesak bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan
LEXmedia. Pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan instrumen pembuktian yang solid dan akurat. Penegak hukum seringkali menghadapi kendala saat menghitung secara pasti jumlah kerugian nyata keuangan negara. Oleh karena itu, penyidik membutuhkan lembaga pengawasan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi forensik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema yang cukup pelik. Hal ini terjadi saat penyidik harus melakukan penahanan tersangka korupsi yang sedang sakit. Persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis prosedural semata. Sebaliknya, isu ini menyentuh aspek mendasar mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan
LEXmedia. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Para pelaku kejahatan terus mengembangkan modus operandi mereka demi menyembunyikan uang hasil haram. Salah satu strategi yang sering mereka gunakan adalah mengalihkan dana melalui badan hukum atau perusahaan. Oleh karena itu, publik perlu memahami secara mendalam
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia kini mengalami transformasi besar yang mempengaruhi mekanisme penegakan hukum. Pemahaman mengenai tata cara penuntutan pidana menurut KUHAP baru menjadi instrumen penting demi menjamin kepastian hukum substantif. Regulasi ini tidak sekadar mengatur aspek formalitas persidangan, tetapi juga menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan korban. Hadirnya Undang-Undang
LEXmedia. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan pembalakan liar. Praktik kejahatan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerogoti potensi penerimaan negara. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan penyitaan barang bukti kayu ilegal menjadi langkah krusial yang wajib berjalan secara sah. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap tindakan penyitaan didasarkan pada
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu fokus yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana menyerang kehormatan. Oleh karena itu, masyarakat dan praktisi hukum wajib memahami regulasi terbaru ini. Artikel ini akan mengulas secara
LEXmedia. Dunia hukum bisnis di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Saat ini, penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia menjadi pilihan penyelesaian sengketa hukum korporasi. Melalui pendekatan ini, penyelesaian pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan badan melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan dampak ekonomi.
LEXmedia. Ekosistem hukum Indonesia saat ini memasuki era baru yang sangat fundamental. Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi modern ini berjalan beriringan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat luas wajib memahami reformasi yudisial ini secara menyeluruh.
