LEXmedia. Audit kepatuhan hukum ESG kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sejak 2017. Selain itu, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat basis hukum pengawasan ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyusun mekanisme audit
LEXmedia. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) menjadi isu hukum yang semakin relevan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menghadapi kewajiban hukum yang tegas. Kewajiban ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Banyak pelaku usaha
LEXmedia. Sengketa pengelolaan hutan di Indonesia sering kali meninggalkan dampak kerusakan alam yang masif. Oleh karena itu, para pelaku usaha wajib memahami mekanisme pemulihan kerugian lingkungan hidup secara tepat agar terhindar dari sanksi pidana berat. Artikel ini menyajikan informasi regulasi lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Regulasi Utama Sengketa Hutan
LEXmedia. Regulasi emisi kendaraan 2026 kini menjadi perhatian serius pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan gas buang kendaraan bermotor. Kebijakan ini lahir dari kombinasi undang-undang lalu lintas, hukum lingkungan hidup, dan komitmen iklim nasional. Oleh karena itu, setiap pemilik kendaraan wajib memahami dasar hukumnya secara
LEXmedia. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, regulasi mengenai sanksi pencemaran lingkungan perusahaan manufaktur terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan risiko industri. Perusahaan manufaktur wajib memahami kerangka hukum ini secara menyeluruh. Sebab, kelalaian terhadap kewajiban lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
LEXmedia. Usaha sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, aktivitas ini kerap memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Konflik agraria dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan baru yang lebih bertanggung jawab. Penerapan uji tuntas HAM
LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi
LEXmedia. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan etis ataupun pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekosistem hukum positif di Indonesia, pemenuhan instrumen lingkungan telah bertransformasi menjadi pondasi absolut bagi legalitas operasional sebuah entitas bisnis. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen preventif fundamental yang dirancang
LEXmedia. Tata kelola lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Isu perlindungan alam bukan lagi sekadar urusan teknis operasional, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam kepastian hukum berusaha. Pemerintah Indonesia kini mengintegrasikan seluruh instrumen preventif ke dalam sistem perizinan berbasis risiko. Analisis mengenai dampak
LEXmedia. Pencemaran lingkungan seringkali memberikan dampak buruk yang bersifat masif dan sistemik bagi banyak orang secara bersamaan. Oleh karena itu, gugatan perdata biasa sering kali tidak cukup kuat untuk mengakomodasi kepentingan ratusan atau ribuan korban sekaligus. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu memahami mekanisme class action kasus pencemaran lingkungan di
