Tag: UU 32/2009

Penerapan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia bagi Perusahaan Ekstraktif Tambang berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023
Artikel
Redaksi LEXmedia

Uji Tuntas HAM Perusahaan Tambang

LEXmedia. Usaha sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, aktivitas ini kerap memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Konflik agraria dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan baru yang lebih bertanggung jawab. Penerapan uji tuntas HAM

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Petugas KLHK menyegel gerbang perusahaan/pabrik karena tidak mematuhi AMDAL dan izin lingkungan dengan memasang papan pengumuman disaksikan polisi lingkungan dan wartawan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Hukum Perusahaan Tidak Mematuhi AMDAL

LEXmedia. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan etis ataupun pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekosistem hukum positif di Indonesia, pemenuhan instrumen lingkungan telah bertransformasi menjadi pondasi absolut bagi legalitas operasional sebuah entitas bisnis. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen preventif fundamental yang dirancang

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Perencanaan Perlindungan Lingkungan Hidup diterapkan pada industri hijau Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

AMDAL dan Perencanaan Perlindungan Lingkungan Hidup

LEXmedia. Tata kelola lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Isu perlindungan alam bukan lagi sekadar urusan teknis operasional, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam kepastian hukum berusaha. Pemerintah Indonesia kini mengintegrasikan seluruh instrumen preventif ke dalam sistem perizinan berbasis risiko. Analisis mengenai dampak

Ilustrasi mekanisme class action kasus pencemaran lingkungan di Indonesia sebagai upaya penegakan hukum kolektif
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Gugatan Class Action Kasus Pencemaran Lingkungan

LEXmedia. Pencemaran lingkungan seringkali memberikan dampak buruk yang bersifat masif dan sistemik bagi banyak orang secara bersamaan. Oleh karena itu, gugatan perdata biasa sering kali tidak cukup kuat untuk mengakomodasi kepentingan ratusan atau ribuan korban sekaligus. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu memahami mekanisme class action kasus pencemaran lingkungan di