Tag: UU 37/2004

Analisis Tanggung Jawab Hukum Holding Company terhadap Anak Perusahaan Pailit dalam diskusi hukum strategis yang dihadiri oleh praktisi hukum, menampilkan referensi UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Holding Company Anak Perusahaan Pailit

LEXmedia. Struktur kelompok perusahaan (group company) kini menjadi standar dalam operasional bisnis modern di Indonesia. Skema ini melibatkan perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary company). Secara yuridis, setiap entitas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Prinsip ini memberikan hak dan kewajiban independen kepada masing-masing perusahaan. Kita mengenalnya sebagai

Ilustrasi prosedur likuidasi perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan di Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Likuidasi Perusahaan yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan

LEXmedia. Status kepailitan sebuah badan usaha merupakan titik akhir dramatis dalam siklus korporasi di Indonesia. Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan, perusahaan seketika kehilangan hak pengurusan atas seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, semua pihak harus memahami prosedur likuidasi perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan secara mendalam. Mekanisme ini bertujuan untuk

Ilustrasi palu hakim dan timbangan keadilan untuk menjelaskan mengapa kreditor preferen tak selalu punya kursi jelas di rapat perdamaian PKPU
Artikel
Ajis Mujahidin

Kreditor Preferen Tak Selalu Punya Kursi Jelas di Rapat Perdamaian PKPU

Dalam tulisan ini, saya merujuk pada jurnal ilmiah “Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004” sebagai titik berangkat untuk membaca satu persoalan yang cukup sering muncul dalam praktik. Pekerja memang diakui sebagai kreditor preferen, tetapi posisi mereka dalam rapat perdamaian PKPU

Ilustrasi Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas dengan latar belakang palu hakim dan gedung korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

LEXmedia. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas merupakan isu krusial yang sering menghantui para pemimpin perusahaan di Indonesia saat ini. Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah entitas hukum terpisah yang membatasi liabilitas pemegang saham secara ketat. Namun, hukum tidak memberikan perlindungan mutlak bagi pengurusnya apabila terjadi kegagalan manajemen yang

Analisis Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta Kerja untuk strategi restrukturisasi utang korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme PKPU dan Kepailitan Pasca Revisi UU Cipta Kerja

LEXmedia. Lanskap bisnis di Indonesia terus mengalami evolusi yang menuntut adaptasi cepat terhadap regulasi dinamis. Kesulitan keuangan entitas bisnis seringkali menjadi keniscayaan akibat guncangan ekonomi global maupun manajemen internal. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan instrumen hukum yang handal untuk menyelesaikan sengketa utang. Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta

Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Melalui Jalur PKPU di Tahun 2026 bagi perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Jalur PKPU

LEXmedia. Dinamika ekonomi global pada tahun 2026 menuntut pelaku usaha untuk lebih waspada terhadap tekanan likuiditas. Pengelolaan kewajiban yang buruk dapat mendorong perusahaan ke ambang kebangkrutan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, para direksi wajib memahami Strategi Restrukturisasi Utang Korporasi Melalui Jalur PKPU di Tahun 2026 sebagai langkah preventif yang