LEXmedia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kerap mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, pemulihan aset negara menjadi agenda hukum yang tidak dapat ditunda oleh Kejaksaan. Proses ini tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan hak keuangan negara secara nyata. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan, dan
LEXmedia. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kerap menjadi topik krusial dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana. Namun, batas kewenangan penuntut umum dalam menerbitkan SKPP tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme baru yang memperkuat
LEXmedia. Kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI selalu menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit. Isu kewenangan peradilan militer menjadi krusial karena menyangkut dua sistem peradilan berbeda. Di satu sisi, prajurit tunduk pada yurisdiksi militer. Di sisi lain, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan lintas lembaga. Artikel ini
