LEXmedia. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam menjadi isu penting di dunia industri Indonesia. Banyak sektor, mulai dari manufaktur hingga ritel, mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Oleh karena itu, pemerintah menyusun aturan khusus untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Artikel ini mengulas dasar hukum, kewajiban pengusaha, serta
LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
LEXmedia. Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa ini dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum yang serius terhadap pengurus perseroan. Tanggung jawab direksi muncul ketika perusahaan lalai menjalankan kewajiban K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap anggota direksi
LEXmedia. Penyesuaian upah pokok tidak boleh dilakukan sembarangan oleh perusahaan. Setiap kenaikan atau perubahan upah pokok pekerja harus berpijak pada struktur dan skala upah yang sah secara hukum. Aturan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia, tanpa terkecuali, sejak pekerja memiliki masa kerja satu tahun atau lebih. Banyak pengusaha masih
LEXmedia. Gelombang efisiensi di berbagai sektor industri kembali memicu kekhawatiran pekerja di Indonesia. Ketika perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pertanyaan tentang perlindungan hukum PHK massal langsung mengemuka. Banyak pekerja tidak memahami hak mereka atas pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jalur hukum jika PHK dilakukan secara sepihak.
LEXmedia. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap wajib memahami dua hal krusial: penyusunan PKWTT dan kompensasi PHK yang sesuai regulasi. Kesalahan menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sering memicu sengketa di kemudian hari. Selain itu, kekeliruan menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat berujung pada tuntutan hukum dari pekerja. Artikel
LEXmedia. Pengakhiran PKWT sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pengusaha maupun pekerja kontrak. Banyak pihak tidak memahami bahwa pengakhiran PKWT tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebaliknya, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur secara ketat alasan, tata cara, hingga konsekuensi dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan panduan hukum praktis mengenai pengakhiran PKWT
LEXmedia. Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebelum kontrak kerja berakhir kerap membingungkan pekerja kontrak di Indonesia. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa hukum ketenagakerjaan melindungi mereka secara spesifik dalam situasi ini. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak finansial, serta langkah praktis yang dapat
LEXmedia. Pekerja di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berserikat. Namun, hak ini baru memperoleh kekuatan hukum penuh setelah serikat pekerja melewati proses pencatatan resmi. Artikel ini membahas syarat pendaftaran serikat pekerja di dinas tenaga kerja, mulai dari dasar hukum, dokumen wajib, hingga tata cara pengajuannya. Pengurus serikat pekerja dan pelaku
LEXmedia. Kekerasan di tempat kerja bukan lagi isu yang bisa diabaikan oleh pengusaha di Indonesia. Pemerintah telah menegaskan kewajiban pembentukan Satgas kekerasan tempat kerja melalui beberapa regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memahami dasar hukum, struktur, dan fungsi satuan tugas ini agar terhindar dari sanksi administratif maupun risiko
