Tag: UU P2SK

Ilustrasi jerat hukum insider trading di pasar modal Indonesia dengan latar data saham dan simbol keadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Insider Trading Pasar Modal

LEXmedia. Praktik insider trading merupakan salah satu ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum terbuka untuk publik guna meraih keuntungan pribadi. Akibatnya, prinsip keterbukaan dan kesetaraan informasi antar investor menjadi rusak. Oleh karena itu, memahami jerat hukum insider trading menjadi

Ilustrasi sanksi pemutusan akses influencer saham ilegal oleh OJK berdasarkan POJK No. 6/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Pemutusan Akses Influencer Saham

LEXmedia. Fenomena rekomendasi saham dari akun media sosial tanpa izin resmi terus meningkat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi tersebut dengan menegakkan sanksi pemutusan akses influencer saham yang terbukti menyesatkan publik. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi konsumen dari informasi investasi yang tidak akurat. Oleh karena

Aturan Hukum influencer keuangan mengatur konten finfluencer di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Hukum Influencer Keuangan

LEXmedia. Influencer keuangan kini menjadi sumber informasi favorit masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Namun, popularitas ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Otoritas Jasa Keuangan menyusun aturan hukum influencer keuangan secara berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Artikel ini membahas dasar hukum, kewajiban, dan sanksi bagi penyampai informasi jasa keuangan.

Penerapan kepatuhan regulasi demi menghindari sanksi perusahaan perdagangan karbon di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Perusahaan Perdagangan Karbon

LEXmedia. Indonesia kini berkomitmen penuh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi ketat untuk mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, perusahaan yang lalai menjalankan bisnis ini secara akuntabel akan menghadapi sanksi perdagangan karbon yang sangat berat. Urgensi Akuntabilitas dalam Bursa Karbon Indonesia Pemerintah

Tata cara pendaftaran konsultan hukum sebagai profesi penunjang OJK berdasarkan POJK 5 2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pendaftaran Konsultan Hukum Profesi Penunjang OJK

LEXmedia. Lanskap regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia terus berevolusi secara dinamis demi menjaga stabilitas pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan melalui standarisasi profesi yang berinteraksi langsung dengan industri keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang OJK di Sektor Jasa Keuangan kini menjadi

Ilustrasi langkah hukum menghadapi pinjol ilegal dengan ancaman sebar data pada perangkat smartphone
Artikel
Redaksi LEXmedia

Langkah Hukum Hadapi Pinjol Ilegal dengan Ancaman Sebar Data

LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami

Infografis Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbaru 2026 dan Kepatuhan Pelaporan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Pelaporan Pajak Kripto Indonesia 2026

LEXmedia. Lanskap keuangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan transparan. Per April 2026, pemerintah telah memperkuat instrumen hukum untuk memastikan pertumbuhan ekosistem aset digital berjalan selaras dengan penerimaan negara. Pemahaman mengenai Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbaru April 2026 dan Kepatuhan Pelaporan menjadi sangat krusial bagi